Orang Superkaya Rela Pindah Kewarganegaraan untuk Hindari Corona

WASHINGTON - Pandemi corona membuat kegiatan perjalanan semakin terbatas. Tapi, tidak demikian dengan orang-orang superkaya. Mereka justru meningkatkan aktivitas bepergian lintas negara dengan kekuatan uang mereka. Hal ini tak lepas dari kebijakan migrasi investasi yang populer di kalangan orang-orang berkantong tebal. Kebijakan migrasi investasi itu membuat aplikasi paspor bukan lagi berdasarkan kewarganegaraan, tetapi kekayaan dan keinginan untuk selalu berkeliling dunia.

Dengan nama citizen by investment program (CIP), orang-orang kaya itu bisa berpindah kewarganegaraan dengan mengantongi visa emas. Dalam lima hingga sepuluh tahun terakhir, mereka yang mengikuti program CIP umumnya memiliki kekayaan USD2 juta hingga di atas USD50 juta untuk mendapatkan kebebasan pergerakan, keuntungan pajak, serta faktor gaya hidup seperti pendidikan dan kebebasan sipil.

Belakangan, semakin banyak orang kaya tertarik mengikuti program CIP karena faktor pandemi. Yang menjadi pertimbangan, pertama, terkait pelayanan kesehatan. Kemudian, respons penanganan pandemi, dan surga baru untuk masa depan mereka selepas pandemi selesai. “Orang ingin mendapatkan kebijakan asuransi dan kewarganegaraan alternatif sehingga mereka mengembangkan Plan B,” kata Dominic Volek, kepala kewarganegaraan global pada firma Henley & Partners, kepada CNN. (Baca: Korban Meninggal Covid-19 di Barsil Mencapai 100.000 Orang)

Orang-orang superkaya yang pindah kewarganegaraan juga mempertimbangkan kesiapan suatu negara menghadapi pandemi. “Orang kaya tidak merencanakan hidup 5-10 tahun, tetapi mereka merencanakan hidup 100 tahun ke depan, untuk menjaga harta dan kesehatan,” lanjut Volek.

Program CIP pun kini mengalami peningkatan tajam karena faktor pandemi corona . Henley & Partners mengungkapkan, terjadi kenaikan hingga 49% di mana banyak orang kaya yang mengajukan konsultasi untuk program tersebut.

Kebanyakan orang kaya memiliki program kewarganegaraan spesifik terutama di Montenegro dan Siprus yang menjadi tujuan populer. “Banyak orang superkaya tertarik dengan Siprus dan Malta karena mereka bisa mengajak keluarga dengan akses tanpa batas dan kebebasan bermukim di Uni Eropa,” kata Volek. Selain itu, mereka juga bisa mendapatkan kebebasan pergerakan dan pendidikan serta perawatan kesehatan yang lebih baik dibandingkan negara lamanya.

Selain itu, program kewarganegaraan di Australia dan Selandia Baru juga sangat diminati. Itu karena di dua negara tersebut, manajemen krisis pandemi korona dinilai sangat baik. “Selandia Baru menempati urutan terbaik negara yang menangani pandemi dengan baik dibandingkan Inggris dan Amerika Serikat,” kata Volek. Banyak orang kaya memiliki memindahkan investasi ke Australia dan Selandia Baru. Apalagi, banyak orang kaya juga sudah menyiapkan rencana menghadapi kiamat di Selandia Baru. (Baca juga: Ganjil Genap Diperluas, Pengamat Sebut Berpotensi Timbulkan Klaster Baru Covid-19)

Berapa investasi yang harus dikeluarkan? Orang kaya harus merogoh kocek hingga USD3,5 juta (Sekitar Rp50,4 miliar) untuk program di Australia, sedangkan Selandia Baru lebih mahal mencapai USD6,5 juta (sekitar Rp93,6 miliar). “Untuk program Selandia Baru lebih fleksibel. Misalnya, bisa berinvestasi pada pertanian atau perkebunan. Kamu bisa mendapatkan tempat yang sesuai yang kamu inginkan,” paparnya.

Lantas dari mana kebanyakan klien CIP? Mereka umumnya adalah warga AS, India, Nigeria, hingga Lebanon. Jumlah pendaftar asal AS meningkat mencapai 700% pada 2020 dibandingkan 2019. Orang superkaya asal China dan Timur Tengah juga mulai tertarik dengan program tersebut.

Banyak juga orang superkaya yang mencari tempat terpencil dan aman untuk keluarga mereka agar aman dari pandemi saat ini, tetapi juga pandemi yang akan datang. “Banyak negara kecil yang jauh lebih baik dalam menangani pandemi,” kata Nuri Katz, konsultan keuangan internasional dari Apex Capital Partners.

Seperti AS yang tidak mampu mengatasi pandemi, tetapi negara kecil di Karibia seperti Dominica, Antigua dan Barbuda justru lebih sukses mengatasinya. “Banyak negara kecil lebih terbuka dan mampu mengelola pandemi ini lebih baik dibandingkan negara besar. Mereka memiliki perawatan kesehatan dan gaya hidup yang lebih baik,”kata Katz. (Baca juga: Pengadilan Italia: Yerusalem Bukan Ibukota Israel!)

Untuk negara-negara di Karibia, tarif CIP tidak terlalu mahal antara USD1 juta (sekitar Rp14,4 miliar) hingga USD10 juta (sekitar Rp144 miliar). Banyak orang kaya Bangladesh yang memiliki paspor terburuk di dunia memilih negara Karibia agar bisa mendapatkan paspor dan bisa keliling dunia. Jika orang kaya mendonasikan USD100.000 (sekitar Rp1,4 miliar) ke pemerintah Antigua dan Barbuda, maka keluarganya akan mendapatkan paspor dalam waktu empat hingga enam bulan.

Katz juga mengungkapkan, investasi paspor merupakan upaya untuk menghadapi larangan bepergian di masa depan. Pemegang paspor Siprus bisa bepergian keliling Uni Eropa ketika perbatasan dibuka.

“Orang mulai berpikir untuk mengamankan aset mereka, termasuk kewarganegaraan dan mendapatkan gaya hidup yang diinginkan,” katanya. Orang juga bisa bebas keliling Eropa dengan status penduduk atau kewarganegaraan.

Program investasi migrasi yang menawarkan kependudukan dan kewarganegaraan dengan investasi ke ekonomi suatu negara dalam bidang properti, penciptaan lapangan kerja, pengembangan infrastruktur atau obligasi pemerintah. CIP sendiri dikenalkan pada 1984 di St Kitts dan Nevis di Karibia. Kemudian, banyak negara yang menerapkan program tersebut seperti Austria, Cyprus, Malta, Moldova, St Lucia, Turki, Antigua, dan Barbuda, Dominika, Yunani, Montenegro, dan banyak negara lainnya.

Pada 2017 sebanyak 5.000 orang mendapatkan kewarganegaraan baru melalui CIP. Pada 2020 sekitar 25.000 orang mengikuti program tersebut. Namun, Transparancy International mengkritik kebijakan tersebut karena menjual akses bebas visa Schengen. (Lihat videonya: Kecelakaan Maut Tol Cipali, 8 Orang Tewas)

“Banyak orang kaya menggunakan program tersebut untuk melakukan pencucian uang,” kata Kate Hooper, analis kebijakan di Migration Policy. Banyak negara tidak menerapkan kebijakan ketat untuk menyeleksi orang kaya yang mendapatkan program kewarganegaraan baru itu.

Kemudian, George DeMartino, pakar ekonomi internasional Universitas Denver, menilai program CIP hanya memperpanjang ketidaksetaraan dan menciptakan ketidakadilan. “Mereka yang tidak memiliki uang tidak mendapatkan akses tersebut,”katanya. (Andika H Mustaqim)