4 Tugas Berat Sekjen PBB, dari CEO hingga Penjaga Perdamaian

WASHINGTON - Di luar peran kepala administrasi, Piagam Perserikatan Bangsa-Bangsa ( PBB ) peran Sekjen PBB sebagai “diplomat dan advokat yang setara, pegawai negeri dan CEO.”

Sekjen PBB diharuskan menjunjung tinggi nilai-nilai Perserikatan Bangsa-Bangsa, bahkan dengan risiko menantang negara-negara anggotanya. Misalnya, ketika ketegangan meningkat antara orang Serbia dan etnis Albania di Kosovo pada tahun 1999, Sekjen Kofi Annan (1997–2006) dengan terkenal mengatakan bahwa “tidak ada pemerintah yang berhak bersembunyi di balik kedaulatan nasional untuk melanggar hak asasi manusia.”

Namun, Simon Chesterman dari National University of Singapore dan Thomas M. Franck dari New York University mengungkapkan Sekjen PBB adalah pemegang jabatan kadang-kadang diperlakukan sebagai “pesuruh dan karung tinju”, yang diharapkan menjadi kekuatan politik yang independen dan seorang pegawai negeri.

Meskipun terdapat persyaratan pekerjaan yang luas dan tidak jelas, beberapa norma informal dipatuhi dalam penunjukan untuk posisi tersebut. Sekjen biasanya berasal dari negara-negara yang dianggap sebagai negara netral berukuran kecil atau menengah. Sampai saat ini, semua orang yang ditunjuk adalah diplomat karir laki-laki.

Mereka umumnya menjabat tidak lebih dari dua masa jabatan lima tahun. Meskipun warga negara dari negara Eropa Timur belum memegang kursi tersebut, rotasi regional tetap dilakukan. Lima anggota tetap Dewan Keamanan—China, Prancis, Rusia, Inggris, dan Amerika Serikat—secara adat menghindari pencalonan warga negara mereka.

4 Tugas Berat Sekjen PBB, dari CEO hingga Penjaga Perdamaian

1. Administratif

Foto/Reuters

Melansir Council on Foreign Relations, Sekjen mengawasi Sekretariat PBB, yang berfungsi sebagai kantor eksekutif PBB dan menangani operasi, termasuk penelitian, penerjemahan, dan hubungan media. Sekretariat memiliki staf lebih dari tiga puluh enam ribu orang.

Setiap Sekjen PBB menangani tanggung jawab administratifnya secara berbeda. Hammarskjöld membentuk sistem kantor yang bertanggung jawab atas aspek hukum, politik, personalia, dan anggaran sekretariat, sementara Boutros Boutros-Ghali (1992–1996) menambahkan wakil sekjen untuk mengawasi operasi.

Selama pemerintahan Annan, posisi wakil sekjen dibentuk untuk menangani operasi sehari-hari. Di bawah Guterres, protokol pendelegasian wewenang di Sekretariat direvisi dan dua departemen manajemen baru dibentuk.

2. Pengelolaan Sumber Daya Manusia.

Foto/Reuters

Melansir Council on Foreign Relations, sekjen PBB menunjuk wakil sekretaris untuk lebih dari lima puluh jabatan di PBB, termasuk kepala dana seperti Dana Anak-anak PBB (UNICEF) dan Program Pembangunan PBB (UNDP).

Aspek penting dari proses penunjukan ini melibatkan upaya lobi oleh negara-negara anggota untuk mengisi jabatan-jabatan tersebut dengan warga negara mereka, yang menyoroti peran sekjen dalam memastikan keterwakilan regional yang luas dalam kepemimpinan PBB.

3. Penjaga Perdamaian.

Foto/Reuters

Melansir Council on Foreign Relations, kantor Sekjen mengawasi misi penjaga perdamaian dan menunjuk wakil menteri yang bertanggung jawab atas departemen tersebut, yang mengelola selusin operasi di seluruh dunia. Meskipun Majelis Umum atau Dewan Keamanan dapat memulai misi pemeliharaan perdamaian (walaupun Majelis Umum hanya melakukannya satu kali), kendali operasional berada di tangan Sekretariat.

Antonio Guterres telah memperkenalkan beberapa reformasi pada kerangka perdamaian dan keamanan PBB, termasuk inisiatif Aksi untuk Penjaga Perdamaian, sebuah upaya untuk memperkuat operasi pemeliharaan perdamaian dengan menerapkan reformasi di delapan bidang utama, termasuk meningkatkan kesetaraan gender di antara pasukan penjaga perdamaian, meningkatkan koordinasi dengan pemerintah daerah, dan memperkuat akuntabilitas. untuk pelanggaran.

4. Mediasi

Foto/Reuters

Sebagai bagian dari tanggung jawab “jasa baik” dari jabatannya, Sekjen PBB menerapkan independensi dan ketidakberpihakan untuk mencegah dan membatasi konflik. Contoh pemimpin PBB yang mengambil peran mediasi di masa lalu termasuk promosi gencatan senjata antara Israel dan negara-negara Arab oleh Hammarskjöld dan negosiasi gencatan senjata oleh Javier Pérez de Cuéllar (1982–1991) untuk mengakhiri Perang Iran-Irak.

Melansir Council on Foreign Relations, sekjen juga menunjuk utusan yang bertugas menjadi perantara kesepakatan perdamaian. Utusan-utusan tersebut melapor kepada Dewan Keamanan, dan penunjukan mereka dapat dipengaruhi oleh preferensi para anggota dewan. Pada tahun 2017, misalnya, Amerika Serikat memblokir penunjukan mantan Perdana Menteri Palestina Salam Fayyad oleh Guterres sebagai utusan untuk Libya. Intervensi tersebut menimbulkan pertanyaan apakah penunjukan tersebut harus mendapat persetujuan Dewan Keamanan, meskipun Piagam PBB memberi wewenang kepada Sekjen PBB untuk mengambil keputusan.