4 Tugas Berat Sekjen PBB, dari CEO hingga Penjaga Perdamaian
Jum'at, 05 Januari 2024 - 13:13 WIB
loading...
A
A
A
Baca Juga: Sekjen PBB: 2023 Jadi Tahun Penderitaan, Kekerasan, dan Kekacauan Iklim
![4 Tugas Berat Sekjen PBB, dari CEO hingga Penjaga Perdamaian]()
Foto/Reuters
Sebagai bagian dari tanggung jawab “jasa baik” dari jabatannya, Sekjen PBB menerapkan independensi dan ketidakberpihakan untuk mencegah dan membatasi konflik. Contoh pemimpin PBB yang mengambil peran mediasi di masa lalu termasuk promosi gencatan senjata antara Israel dan negara-negara Arab oleh Hammarskjöld dan negosiasi gencatan senjata oleh Javier Pérez de Cuéllar (1982–1991) untuk mengakhiri Perang Iran-Irak.
Melansir Council on Foreign Relations, sekjen juga menunjuk utusan yang bertugas menjadi perantara kesepakatan perdamaian. Utusan-utusan tersebut melapor kepada Dewan Keamanan, dan penunjukan mereka dapat dipengaruhi oleh preferensi para anggota dewan. Pada tahun 2017, misalnya, Amerika Serikat memblokir penunjukan mantan Perdana Menteri Palestina Salam Fayyad oleh Guterres sebagai utusan untuk Libya. Intervensi tersebut menimbulkan pertanyaan apakah penunjukan tersebut harus mendapat persetujuan Dewan Keamanan, meskipun Piagam PBB memberi wewenang kepada Sekjen PBB untuk mengambil keputusan.
4. Mediasi
Foto/Reuters
Sebagai bagian dari tanggung jawab “jasa baik” dari jabatannya, Sekjen PBB menerapkan independensi dan ketidakberpihakan untuk mencegah dan membatasi konflik. Contoh pemimpin PBB yang mengambil peran mediasi di masa lalu termasuk promosi gencatan senjata antara Israel dan negara-negara Arab oleh Hammarskjöld dan negosiasi gencatan senjata oleh Javier Pérez de Cuéllar (1982–1991) untuk mengakhiri Perang Iran-Irak.
Melansir Council on Foreign Relations, sekjen juga menunjuk utusan yang bertugas menjadi perantara kesepakatan perdamaian. Utusan-utusan tersebut melapor kepada Dewan Keamanan, dan penunjukan mereka dapat dipengaruhi oleh preferensi para anggota dewan. Pada tahun 2017, misalnya, Amerika Serikat memblokir penunjukan mantan Perdana Menteri Palestina Salam Fayyad oleh Guterres sebagai utusan untuk Libya. Intervensi tersebut menimbulkan pertanyaan apakah penunjukan tersebut harus mendapat persetujuan Dewan Keamanan, meskipun Piagam PBB memberi wewenang kepada Sekjen PBB untuk mengambil keputusan.
(ahm)
Lihat Juga :
