China Kerahkan 11 Kapal Perang di Tengah Krisis Maladewa

SHANGHAI - Sekitar 11 kapal perang China dikerahkan ke Samudra Hindia Timur sejak beberapa hari lalu di tengah krisis konstitusional yang memanas di Maladewa. Krisis di negara itu dinilai menjadi medan perseteruan antara India dan China, dimana pemerintah Maladewa pro-China sedangkan oposisi pro-India.

Pemerintahan di negara kepulauan yang dipimpin Presiden Abdulla Yameen telah menindak oposisi politik selama beberapa tahun terakhir. Namun pada 1 Februari, Mahkamah Agung Maladewa memerintahkan pembebasan dan pemulihan anggota parlemen dari kubu oposisi.

Krisis konstitusional itu membuat pemerintah Yameen menetapkan status darurat. Namun, Beijing yang telah dituduh oposisi menjerat Maladewa melalui “perangkap utang” tetap mendukung pemerintah Yameen.

Pengerahan 11 kapal perang China ke Samudra Hindia Timur itu dilaporkan situs berita Sina.com.cn, tanpa mengaitkannya dengan krisis di Maladewa. Selain 11 kapal perang, satu kapal selam dan tiga kapal tanker pendukung juga ikut memasuki perairan serupa.

”Jika Anda melihat kapal perang dan peralatan lainnya, kesenjangan antara Angkatan Laut India dan China tidak besar,” tulis Sina.com.cn dalam laporannya pada hari Minggu, yang dikutip Reuters, Selasa (20/2/2018).

Laporan tersebut tidak merinci sejak kapan armada kapal perang China dikerahkan dan berapa lama misi di Samudra Hindia Timur berlangsung.

Presiden Yameen dikenal menjadi sekutu China dalam membangun jaringan perdagangan dan transportasi di Asia dan sekitarnya.

Pemimpin oposisi Maladewa telah mendesak India untuk campur tangan dalam krisis tersebut.

Kementerian Pertahanan China tidak menanggapi permintaan komentar terkait pengerahan armada kapal perangnya.

Pada hari Jumat pekan lalu, Tentara Pembebasan Rakyat (PLA) China mengunggah foto dan sebuah laporan tentang latihan penyelamatan yang terjadi di Samudra Hindia Timur di akun Weibo-nya.

Beijing pada awal bulan ini menyarankan warga China untuk tidak mengunjungi Maladewa yang terkenal dengan hotel mewah, resor dan laut tropisnya, sampai ketegangan politik mereda.

Yameen memberlakukan status darurat selama 15 hari sejak 5 Februari untuk membatalkan putusan Mahkamah Agung yang memerintahkan pembebasan sembilan pemimpin oposisi dari penjara. Yameen meminta persetujuan parlemen untuk memperpanjang masa darurat selama 30 hari pada hari Senin lalu.