Kelompok HAM Belanda Seret Pemerintah ke Pengadilan Soal Ekspor Senjata ke Israel

AMSTERDAM - Sejumlah kelompok hak asasi manusia (HAM) menantang pemerintah Belanda di pengadilan. Mereka beralasan pemerintah Belanda terlibat dalam dugaan pelanggaran hukum internasional oleh Israel di Gaza dengan memasok suku cadang jet tempur F-35.

Gugatan tersebut, yang diajukan Oxfam Novib, PAX dan The Rights Forum, muncul setelah surat kabar Belanda melaporkan pemerintah mengizinkan pengiriman komponen-komponen tersebut meskipun pengacara Kementerian Luar Negeri (Kemlu) memperingatkan Israel melakukan pelanggaran serius terhadap hukum kemanusiaan.

Israel membuat pesanan suku cadang tersebut setelah serangan tanggal 7 Oktober oleh pejuang Palestina pimpinan Hamas.

Sumber mengatakan kepada surat kabar NRC bahwa para pejabat Belanda takut akan konsekuensi yang akan mereka hadapi jika menolak pesanan Israel tersebut.

Komponen tersebut, dibuat oleh Lockheed Martin yang berbasis di Amerika Serikat (AS), disimpan di gudang di Belanda dan kemudian dikirim ke Israel dan negara lain.

“Pemerintah membiarkan dirinya diperas oleh Israel dan AS, dengan mengorbankan nyawa warga Palestina,” tegas Forum Hak Asasi Manusia (The Rights Forum).



Pihak berwenang Belanda mengatakan bulan lalu bahwa tidak jelas apakah pemerintah mempunyai wewenang untuk campur tangan dalam pengiriman tersebut, yang merupakan bagian dari operasi yang dilakukan AS yang memasok suku cadang ke semua mitra F-35.

“Berdasarkan informasi terkini mengenai pengerahan F-35 Israel, tidak dapat dipastikan bahwa F-35 terlibat dalam pelanggaran serius hukum perang kemanusiaan,” papar pemerintah Belanda dalam surat kepada parlemen.

Namun Liesbeth Zegveld, pengacara hak asasi manusia penggugat, mengatakan, "Jelas bahwa pesawat-pesawat ini digunakan di atas Gaza untuk melakukan pemboman udara dan membantu pasukan darat di Gaza saat ini."