AS Tak Akan Izinkan Pengusiran Warga Palestina dari Gaza Maupun Tepi Barat

DUBAI - Wakil Presiden Amerika Serikat (AS) Kamala Harris pada hari Sabtu (2/12/2023) memaparkan tujuan umum Amerika ketika konflik Israel-Hamas berakhir. Dia menekankan bahwa rakyat Palestina di Gaza dan Tepi Barat pada akhirnya harus dipersatukan kembali di bawah satu entitas pemerintahan.

Harris membuat serangkaian penampilan di KTT Iklim COP28 di Dubai, setelah diminta oleh Presiden AS Joe Biden untuk duduk di meja perundingan karena dia berfokus pada perang Israel-Hamas.

“Dalam pembicaraan dengan Presiden Mesir Abdel Fattah al-Sisi, Harris mengatakan bahwa Amerika Serikat tidak akan mengizinkan relokasi paksa warga Palestina dari Gaza atau Tepi Barat, pengepungan Gaza, atau penggambaran ulang perbatasan Gaza,” kata Gedung Putih dalam sebuah pernyataan, seperti dikutip Reuters.



Harris juga mengatakan bahwa setelah perang berakhir, upaya untuk membangun kembali harus dilakukan dalam konteks cakrawala politik yang jelas bagi rakyat Palestina menuju negara mereka sendiri yang dipimpin oleh Otoritas Palestina yang telah direvitalisasi. “Dan mendapat dukungan signifikan dari komunitas internasional dan negara-negara lain di kawasan ini,” lanjut Gedung Putih.

“Wakil presiden menjelaskan bahwa Hamas tidak dapat mengendalikan Gaza, yang tidak dapat dipertahankan demi keamanan Israel, kesejahteraan rakyat Palestina, dan keamanan regional,” imbuh Gedung Putih.

Otoritas Palestina yang didukung Barat memerintah sebagian wilayah Tepi Barat yang diduduki Israel. Hamas merebut kendali Gaza pada tahun 2007 dari Partai Fatah yang dipimpin Presiden Otoritas Palestina Mahmoud Abbas dan telah memerintah wilayah tersebut sejak saat itu.

Peran Harris dalam pemerintahan semakin mendapat sorotan seiring Biden (81) mencalonkan diri untuk masa jabatan periode kedua. Dia ditugaskan membantu menyelesaikan serangkaian tantangan besar, mulai dari migrasi hingga aborsi dan hak memilih di dalam negeri. Bagaimana Gaza pasca-konflik harus dikelola secara realistis merupakan isu yang membingungkan para pemimpin regional dan pakar Timur Tengah.

Masa Depan Otoritas Palestina

Para pejabat AS telah membahas penguatan Otoritas Palestina sehingga dapat memperluas jangkauannya hingga mencakup Gaza, namun belum ada rencana pasti yang disepakati.

Beberapa pejabat AS secara pribadi menyatakan keraguannya terhadap kemampuan Otoritas Palestina dalam memerintah Gaza pascaperang. Kritikus menuduh Otoritas Palestina melakukan korupsi dan salah urus, dan jajak pendapat menunjukkan kredibilitasnya rendah di mata rakyat Palestina.

Harris juga bertemu dengan Sheikh Mohamed bin Zayed Al Nahyan, presiden Uni Emirat Arab, dan melakukan panggilan telepon dengan Emir Qatar, Sheikh Tamim bin Hamad Al Thani, yang berperan penting dalam negosiasi pembebasan sandera dari Gaza.

Dalam sambutannya pada Sabtu malam, Harris akan mengungkapkan keinginan AS untuk memulihkan jeda dalam pertempuran Israel-Hamas guna mengekstraksi lebih banyak sandera dari Gaza dan mendapatkan aliran bantuan kemanusiaan yang stabil kembali.