AS Tak Akan Izinkan Pengusiran Warga Palestina dari Gaza Maupun Tepi Barat
Sabtu, 02 Desember 2023 - 22:26 WIB
loading...
Amerika Serikat menekankan rakyat Palestina di Gaza dan Tepi Barat harus dipersatukan kembali di bawah satu entitas pemerintahan. Foto/REUTERS
A
A
A
DUBAI - Wakil Presiden Amerika Serikat (AS) Kamala Harris pada hari Sabtu (2/12/2023) memaparkan tujuan umum Amerika ketika konflik Israel-Hamas berakhir. Dia menekankan bahwa rakyat Palestina di Gaza dan Tepi Barat pada akhirnya harus dipersatukan kembali di bawah satu entitas pemerintahan.
Harris membuat serangkaian penampilan di KTT Iklim COP28 di Dubai, setelah diminta oleh Presiden AS Joe Biden untuk duduk di meja perundingan karena dia berfokus pada perang Israel-Hamas.
“Dalam pembicaraan dengan Presiden Mesir Abdel Fattah al-Sisi, Harris mengatakan bahwa Amerika Serikat tidak akan mengizinkan relokasi paksa warga Palestina dari Gaza atau Tepi Barat, pengepungan Gaza, atau penggambaran ulang perbatasan Gaza,” kata Gedung Putih dalam sebuah pernyataan, seperti dikutip Reuters.
Baca Juga: Israel Kembali Bombardir Gaza, Palestina Salahkan AS
Harris juga mengatakan bahwa setelah perang berakhir, upaya untuk membangun kembali harus dilakukan dalam konteks cakrawala politik yang jelas bagi rakyat Palestina menuju negara mereka sendiri yang dipimpin oleh Otoritas Palestina yang telah direvitalisasi. “Dan mendapat dukungan signifikan dari komunitas internasional dan negara-negara lain di kawasan ini,” lanjut Gedung Putih.
“Wakil presiden menjelaskan bahwa Hamas tidak dapat mengendalikan Gaza, yang tidak dapat dipertahankan demi keamanan Israel, kesejahteraan rakyat Palestina, dan keamanan regional,” imbuh Gedung Putih.
Otoritas Palestina yang didukung Barat memerintah sebagian wilayah Tepi Barat yang diduduki Israel. Hamas merebut kendali Gaza pada tahun 2007 dari Partai Fatah yang dipimpin Presiden Otoritas Palestina Mahmoud Abbas dan telah memerintah wilayah tersebut sejak saat itu.
Peran Harris dalam pemerintahan semakin mendapat sorotan seiring Biden (81) mencalonkan diri untuk masa jabatan periode kedua. Dia ditugaskan membantu menyelesaikan serangkaian tantangan besar, mulai dari migrasi hingga aborsi dan hak memilih di dalam negeri. Bagaimana Gaza pasca-konflik harus dikelola secara realistis merupakan isu yang membingungkan para pemimpin regional dan pakar Timur Tengah.
Harris membuat serangkaian penampilan di KTT Iklim COP28 di Dubai, setelah diminta oleh Presiden AS Joe Biden untuk duduk di meja perundingan karena dia berfokus pada perang Israel-Hamas.
“Dalam pembicaraan dengan Presiden Mesir Abdel Fattah al-Sisi, Harris mengatakan bahwa Amerika Serikat tidak akan mengizinkan relokasi paksa warga Palestina dari Gaza atau Tepi Barat, pengepungan Gaza, atau penggambaran ulang perbatasan Gaza,” kata Gedung Putih dalam sebuah pernyataan, seperti dikutip Reuters.
Baca Juga: Israel Kembali Bombardir Gaza, Palestina Salahkan AS
Harris juga mengatakan bahwa setelah perang berakhir, upaya untuk membangun kembali harus dilakukan dalam konteks cakrawala politik yang jelas bagi rakyat Palestina menuju negara mereka sendiri yang dipimpin oleh Otoritas Palestina yang telah direvitalisasi. “Dan mendapat dukungan signifikan dari komunitas internasional dan negara-negara lain di kawasan ini,” lanjut Gedung Putih.
“Wakil presiden menjelaskan bahwa Hamas tidak dapat mengendalikan Gaza, yang tidak dapat dipertahankan demi keamanan Israel, kesejahteraan rakyat Palestina, dan keamanan regional,” imbuh Gedung Putih.
Otoritas Palestina yang didukung Barat memerintah sebagian wilayah Tepi Barat yang diduduki Israel. Hamas merebut kendali Gaza pada tahun 2007 dari Partai Fatah yang dipimpin Presiden Otoritas Palestina Mahmoud Abbas dan telah memerintah wilayah tersebut sejak saat itu.
Peran Harris dalam pemerintahan semakin mendapat sorotan seiring Biden (81) mencalonkan diri untuk masa jabatan periode kedua. Dia ditugaskan membantu menyelesaikan serangkaian tantangan besar, mulai dari migrasi hingga aborsi dan hak memilih di dalam negeri. Bagaimana Gaza pasca-konflik harus dikelola secara realistis merupakan isu yang membingungkan para pemimpin regional dan pakar Timur Tengah.
Lihat Juga :
