5 Alasan Otoritas Palestina Tidak Akan Bisa Menggantikan Hamas dalam Memimpin Gaza

Dia juga dipandang tidak cukup melakukan advokasi terhadap praktik-praktik Israel mulai dari perluasan pemukiman hingga pelecehan terhadap warga Palestina.

Namun, Amerika masih meningkatkan dorongannya untuk mengembalikan PA di Gaza, dan ada banyak alasan yang dimiliki pemerintahan Presiden Joe Biden untuk menerapkan strategi ini.

Pertama adalah memberi waktu bagi Israel untuk menyelesaikan operasi militernya dengan mengalihkan perhatian komunitas internasional. Mereka ingin mengizinkan sekutunya untuk membalas serangan Hamas pada 7 Oktober sambil membujuk mereka untuk memikirkan apa yang akan terjadi selanjutnya.

"Gedung Putih juga ingin menjaga sekutu regionalnya tetap berada di pihak mereka, terutama ketika negara-negara Arab berjuang dengan warganya yang tidak merasa bahwa mereka telah berbuat cukup untuk mengakhiri serangan Israel," kata Aboud Hamayel, dosen di Universitas Birzeit di Tepi Barat, Palestina. Namun, ia menyimpulkan, pengambilalihan PA hanya akan terjadi jika Hamas kalah, dan hasil ini masih terlalu dini untuk diprediksi.

4. PA Tidak Melindungi Rakyat Palestina

Foto/Reuters

Praktik keamanan Otoritas Palestina di Tepi Barat yang diduduki juga dikritik karena tindakannya yang keras, namun Jamal Nazzal, juru bicara Fatah dan anggota badan parlemennya, Dewan Revolusi, mengatakan, Otoritas Palestina perlu “memulihkan ketertiban dan melindungi hukum”.

“Pergerakan pasukan keamanan Palestina atau pejabat atau individu normal terkadang memerlukan koordinasi keamanan dengan kekuatan pendudukan,” katanya, seraya menambahkan bahwa segala sesuatu yang dikelola Otoritas Palestina di Tepi Barat yang diduduki “harus dikoordinasikan dengan Israel”.

5. Fatah Terlalu Lemah

Foto/Reuters

Dengan beragamnya dukungan terhadap PA di kalangan warga Palestina, apa kemungkinan PA akan kembali memerintah Gaza?

Nazzal menunjukkan bahwa, meskipun Hamas berkuasa, Otoritas Palestina sudah menjalankan beberapa elemen kehidupan di Gaza, seperti kementerian kesehatan dan pendidikan serta sistem perbankan.

Sementara itu, gerakan Fatah, tambahnya, menentang masa depan di mana Hamas akan disingkirkan. “Kami tidak setuju dengan tujuan militer Israel di Gaza, dan kami juga tidak dapat memprediksi apa akibat dari serangan mengerikan yang dilakukan Israel ini. diluncurkan terhadap rakyat kami,” kata Nazzal.

Namun yang diketahui Fatah adalah bahwa rakyat Palestina harus memutuskan siapa yang memerintah mereka melalui pemilihan legislatif yang menjamin jalan bagi solusi dua negara, tambahnya.