Bangladesh Bakal Relokasi Pengungsi Rohingya ke Pulau Rawan Banjir

Kamis, 30 November 2017 - 17:02 WIB
Bangladesh Bakal Relokasi Pengungsi Rohingya ke Pulau Rawan Banjir
Bangladesh Bakal Relokasi Pengungsi Rohingya ke Pulau Rawan Banjir
A A A
DHAKA - Seorang pejabat pemerintah mengatakan Bangladesh akan mulai merelokasi pengungsi Muslim Rohingya ke sebuah pulau yang rawan banjir di lepas pantai pada pertengahan tahun depan. Hal ini pun menuai kritik dari lembaga bantuan dan kelompok hak asasi manusia (HAM).

Bangladesh telah menampung lebih dari 620 ribu pengungsi Rohingya di Cox's Bazar. Minggu ini, Bangladesh telah menyetujui rencana senilai USD280 juta untuk mengembangkan pulau Bhashan Char yang letaknya rendah untuk sementara menampung beberapa dari mereka sampai mereka bisa pulang.

Pulau Bay of Bengal, yang juga dikenal dengan sebutan Thenger Char, muncul dari lumpur di lepas pantai delta Bangladesh sekitar 11 tahun yang lalu.

Dua jam perjalanan dengan kapal dari pemukiman terdekat, pulau ini tidak memiliki jalan atau bangunan dan biasanya dilanda banjir rob pada musim hujan di bulan Juni-September. Saat laut tenang, bajak laut berkeliaran di sekitar perairan untuk menculik nelayan dengan tebusan.

"Kami tidak dapat menahan sejumlah besar orang di daerah kecil Cox's Bazar ini dimana kehadiran mereka memiliki dampak buruk pada situasi di darat secara lingkungan, populasi dan ekonomis," kata H.T. Imam, penasihat politik Perdana Menteri Sheikh Hasina.

"Jadi, secepat kita bisa mengalihkan setidaknya sebagian dari beban ke Bhashan Char, itu akan meminimalkan masalah," imbuhnya seperti dikutip dari Reuters, Kamis (30/11/2017).

Bangladesh telah mengatakan bahwa pihaknya bertujuan untuk memindahkan sekitar 100.000 pengungsi ke pulau ini.

Beberapa pejabat bantuan berspekulasi bahwa dengan mempercepat rencana relokasi ke pulau itu, Bangladesh mencoba memberi tekanan pada masyarakat internasional untuk menemukan solusi yang lebih baik terhadap krisis tersebut.

Tapi Imam, yang memegang jabatan menteri di kabinet, membantah spekulasi tersebut. Ia mengatakan angkatan laut telah mulai bekerja untuk mengembangkan pulau tersebut, uangnya berasal dari pemerintah.

Meski begitu, ia mengatakan Bangladesh, bagaimanapun, akan memerlukan bantuan keuangan dan bantuan lainnya dari badan bantuan untuk memindahkan para pengungsi ke pulau itu.

"Ada beberapa organisasi yang telah meyakinkan bantuan tapi saya tidak akan memberitahukan secara spesifik siapa mereka," kata Imam.

"Ini adalah proyek besar dan mencakup pengembangan ternak. Mereka akan diberi sapi, mereka akan diberi tanah, mereka akan diberi rumah. Mereka akan memelihara ternak mereka, akan ada panggilan lain yang akan diciptakan," jelasnya.

Lembaga kemanusiaan, bagaimanapun, telah mengkritik rencana tersebut sejak pertama kali diluncurkan pada tahun 2015.

"Setelah membuka pintunya bagi lebih dari 600.000 orang Rohingya selama tiga bulan terakhir, pemerintah Bangladesh sekarang berisiko merusak perlindungan Rohingya dan menyia-nyiakan niat baik internasional yang telah diperolehnya," kata Biraj Patnaik, Direktur Asia Selatan Amnesty International, merujuk pada rencana untuk memindahkan orang ke pulau.

"Dalam keputusasaannya untuk melihat Rohingya meninggalkan kamp dan akhirnya kembali ke Myanmar, ini membuat keselamatan dan kesejahteraan mereka berisiko," imbuhnya.

Myanmar dan Bangladesh telah menandatangani sebuah kesepakatan pekan lalu mengenai kembalinya ratusan ribu Rohingya, meskipun kelompok hak asasi manusia telah menyatakan keraguannya tentang Myanmar setelah melalui kesepakatan tersebut dan telah meminta pemantau independen untuk segala bentuk repatriasi.

Baca Juga: Bangladesh-Myanmar Sepakati Pemulangan Pengungsi Rohingya

Ada kekhawatiran tentang perlindungan Rohingya dari kekerasan lebih lanjut jika dan kapan mereka pulang, dan tentang jalan untuk menyelesaikan status hukum mereka - sebagian besar tidak berkewarganegaraan - dan apakah mereka akan diizinkan untuk kembali ke rumah lama mereka.

Baca Juga: Lembaga Bantuan Cemas Pengungsi Rohingya Akan Dipulangkan

Imam mengatakan Bangladesh sedang mengerjakan isu-isu tersebut namun tidak memberikan rinciannya.

"Dalam diplomasi, ada banyak hal yang terjadi tapi kemudian Anda tidak mengucapkannya secara terbuka," katanya.

"Banyak pekerjaan diplomatik pintu belakang sedang dilakukan. Orang-orang terlibat di tingkat tertinggi," tukasnya.
(ian)
Copyright © 2024 SINDOnews.com
All Rights Reserved
berita/ rendering in 0.3679 seconds (0.1#10.140)