Mantan pemimpin Hamas: Tidak Ada Pemerintahan Asing di Gaza

GAZA - Mantan pemimpin Hamas Khaled Meshaal muncul memberikan tanggapan terhadap beberapa politisi Barat yang membahas Gaza setelah Hamas.

“Kami menolak partisipasi kekuatan internasional atau Arab dalam pemerintahan Gaza, dan semua rencana ini akan diinjak-injak oleh para pahlawan perlawanan kami, yang dipimpin oleh Brigade Al-Qassam yang menang,” katanya, dilansir Al Jazeera.

Meshaal adalah pemimpin politbiro Hamas hingga ia mencapai batas masa jabatannya pada tahun 2017. Saat ini ia memimpin kantor diaspora Hamas.

Sebelumnya, komentar pemimpin Hamas Khaled Mashal, yang menyerukan warga Maroko untuk menekan Raja Mohammed VI agar mengakhiri hubungan negaranya dengan Israel, telah menyebabkan keributan di negara tersebut.



Komentar Mashal muncul saat dia mengambil bagian dalam “festival politik” virtual di Rabat, sebuah acara online yang diselenggarakan oleh kelompok yang berafiliasi dengan partai Islamis Keadilan dan Pembangunan (PJD) Maroko.

Pemimpin Hamas meminta rakyat Maroko untuk “memperbaiki kesalahan mereka” dan menuntut pengusiran duta besar Israel dan memutuskan semua hubungan dengan negara tersebut.

“Saya menyerukan kepada saudara-saudara saya di Maroko… untuk beralih ke kepemimpinan negara, demi kepentingan dan keamanan Maroko, dengan tuntutan untuk memutuskan hubungan, menghentikan normalisasi, dan mengusir duta besar. Menuntut untuk melupakan masalah ini, yang tidak sesuai dengan karakter negara terhormat seperti Maroko,” kata Mashal.

“Langkah seperti itu akan meyakinkan Barat dan AS untuk merevisi posisi mereka,” tambahnya.

Meskipun sebagian warga Maroko mendukung pernyataan tersebut, seruan Mashal untuk menekan perdana menteri Maroko secara luas dipandang sebagai hasutan perselisihan sipil dan penghinaan terhadap raja.

Situs berita Maroko berbahasa Prancis Le360 memberi judul artikel: “Khaled Mashal… pertandingan yang ingin digunakan Hamas untuk memicu perang saudara di Maroko.”

Politisi Maroko Naufal Boamri menyebut komentar Mashal sebagai “Pernyataan yang menghasut dan beracun, yang merupakan pengabaian terhadap fakta bahwa Maroko memiliki keputusan diplomatiknya sendiri.”

Partai Gerakan Populer mengatakan pernyataan Mashal adalah “hasutan langsung untuk perselisihan dan upaya untuk memaksakan perintah pada negara merdeka,” menurut Morocco World News.

Banyak warga Maroko juga mengungkapkan kemarahan mereka secara online, sehingga memunculkan tagar “hanya Raja yang bisa menyapa warga Maroko” yang mendominasi X (sebelumnya Twitter) di Maroko.

Maroko dan Israel menjalin hubungan diplomatik penuh pada tahun 2020 sebagai bagian dari Perjanjian Abraham yang bersejarah yang dimediasi oleh Presiden AS Donald Trump.

Israel mengirim tim bantuan kemanusiaan pertama ke Maroko menyusul gempa bumi berkekuatan 6,8 skala richter yang terjadi sekitar dua bulan lalu di dekat kota Marrakesh, yang pada akhirnya mengakibatkan kematian lebih dari 2.900 orang.

Pada Juli 2023, maskapai penerbangan Israel Arkia mengumumkan peluncuran tujuan penerbangan baru ke Maroko, yang diharapkan dapat memulai perluasan hubungan bilateral di sektor pariwisata antara kedua negara.