Perang Korea Jilid II Terancam Pecah, Korut Tangguhkan Pakta Militer dengan Korsel

Namun Korea Utara telah beberapa kali melanggar perjanjian tersebut selama dua tahun terakhir, dengan meluncurkan rudal dan menembakkan peluru artileri ke laut ke arah Korea Selatan. Pada Desember lalu, mereka mengirim drone melintasi perbatasan ke Korea Selatan, dan salah satunya terbang hingga ibu kota Seoul.

Hal ini merupakan bagian dari pembenaran Seoul untuk membatalkan sebagian perjanjian tersebut karena Korea Utara sudah tidak mematuhi perjanjian tersebut.

Oleh karena itu, beberapa analis berpendapat bahwa penarikan resmi Pyongyang dari perjanjian tersebut mungkin tidak akan membawa banyak perbedaan.

“Karena Korea Utara tidak menaati perjanjian tersebut sejak awal, kemungkinan terjadinya konflik terbatas selalu ada”, kata Jo Bee Yun dari Institut Analisis Pertahanan Korea, dilansir BBC.

Meskipun kedua belah pihak saling menyalahkan atas meningkatnya ketegangan dan mengancam akan membalas, Jo Bee Yun menyebut hal ini sebagai "balas dendam politik" yang tidak serta merta mengakibatkan "bentrokan militer fisik".

Hasilnya kemungkinan besar akan bergantung pada tindakan yang diambil oleh Korea Utara.



Chun In-bum, pensiunan letnan jenderal Angkatan Darat Korea Selatan, mengatakan Korea Utara ingin "membuat Korea Selatan kesulitan seperti yang dilakukan Korea Selatan untuk mereka". Dia memperkirakan bahwa mereka akan mulai dengan mengerahkan artileri di sepanjang perbatasan, dan dengan menerbangkan lebih banyak drone, kemungkinan ke wilayah Korea Selatan.

Menteri Pertahanan Korea Selatan Shin Won-sik sebelumnya memperingatkan bahwa jika Korea Utara menggunakan penangguhan tersebut sebagai alasan untuk melakukan provokasi, Seoul akan “segera dan tegas menghukum mereka sampai akhir.” Dia mengatakan dia akan memantau perilaku Korea Utara dan mendiskusikan tindakan balasan apa yang harus diambil dengan Presiden Yoon Suk-yeol, ketika dia kembali dari perjalanannya ke Inggris.

Pyongyang menegaskan peluncuran satelit mata-mata tersebut adalah bagian dari “hak untuk membela diri” – namun hal ini mendapat kecaman keras dari Korea Selatan, Amerika Serikat, dan Jepang.