Evolusi Sikap Arab Saudi dalam Perang Gaza: dari Netral hingga Embargo Senjata untuk Israel
Kamis, 23 November 2023 - 07:44 WIB
loading...
A
A
A
Pada 8 Oktober, satu hari setelah serangan Operasi Badai al-Aqsa, Menteri Luar Negeri Arab Saudi Pangeran Faisal bin Farhan mengatakan bahwa negaranya menolak penargetan warga sipil tak bersenjata dengan cara apa pun.
Pada 14 Oktober, intensitas bahasa Arab Saudi menjadi lebih tinggi, meskipun kritik terhadap Israel tidak sekuat yang diharapkan oleh orang-orang Palestina.
“Ini adalah situasi yang meresahkan. Ini adalah situasi yang sangat sulit. Dan tahukah Anda, korban utama dari situasi ini adalah warga sipil dan penduduk sipil di kedua belah pihak terkena dampaknya,” kata Pangeran Farhan.
Farhan masih mengartikulasikan visi politiknya, meskipun tidak jelas: “Hentikan penderitaan warga sipil lebih lanjut,” dan “turunkan situasi untuk segera mengembalikan perdamaian.”
Namun perlahan-lahan, posisi Arab Saudi mulai berubah. Pada 30 Oktober, Riyadh memperkuat koordinasi politiknya dengan Iran, melalui percakapan langsung antara Pangeran Farhan dan Menteri Luar Negeri Iran Hossein Amir-Abdollahian.
Pada 3 November, Arab Saudi mulai menjangkau aktor-aktor politik non-Barat lainnya, salah satunya adalah China, yang telah berulang kali menantang posisi AS di Dewan Keamanan PBB dan ketegarannya dalam menolak gencatan senjata segera dan tanpa syarat di Gaza.
Pada 11 November, Arab Saudi menjadi tuan rumah, tidak hanya satu konferensi darurat tetapi dua: Liga Arab dan Organisasi Negara-negara Islam (OKI).
Pangeran Farhan sendirilah yang mengartikulasikan posisi kolektif terkuat Arab dan Muslim, dengan menyatakan bahwa delegasi yang mewakili semua negara ini akan berkeliling dunia untuk mempromosikan gencatan senjata dan solidaritas dengan rakyat Palestina.
Menariknya, delegasi tersebut, termasuk Pangeran Farhan, pertama-tama berangkat ke Beijing, bukan Washington, lalu Moskow, sebelum berangkat ke London untuk melakukan pembicaraan lebih lanjut.
Pada saat itu, Arab Saudi tidak hanya kritis terhadap perang Israel, namun juga terhadap sekutu Israel yang, menurut Putra Mahkota Arab Saudi Mohammed bin Salman sendiri, telah berkontribusi pada “kegagalan Dewan Keamanan dan komunitas internasional untuk mengakhiri pelanggaran mencolok Israel terhadap hukum internasional.”
Pada 14 Oktober, intensitas bahasa Arab Saudi menjadi lebih tinggi, meskipun kritik terhadap Israel tidak sekuat yang diharapkan oleh orang-orang Palestina.
“Ini adalah situasi yang meresahkan. Ini adalah situasi yang sangat sulit. Dan tahukah Anda, korban utama dari situasi ini adalah warga sipil dan penduduk sipil di kedua belah pihak terkena dampaknya,” kata Pangeran Farhan.
Farhan masih mengartikulasikan visi politiknya, meskipun tidak jelas: “Hentikan penderitaan warga sipil lebih lanjut,” dan “turunkan situasi untuk segera mengembalikan perdamaian.”
Arab Saudi Beralih ke Iran dan China
Namun perlahan-lahan, posisi Arab Saudi mulai berubah. Pada 30 Oktober, Riyadh memperkuat koordinasi politiknya dengan Iran, melalui percakapan langsung antara Pangeran Farhan dan Menteri Luar Negeri Iran Hossein Amir-Abdollahian.
Pada 3 November, Arab Saudi mulai menjangkau aktor-aktor politik non-Barat lainnya, salah satunya adalah China, yang telah berulang kali menantang posisi AS di Dewan Keamanan PBB dan ketegarannya dalam menolak gencatan senjata segera dan tanpa syarat di Gaza.
Pada 11 November, Arab Saudi menjadi tuan rumah, tidak hanya satu konferensi darurat tetapi dua: Liga Arab dan Organisasi Negara-negara Islam (OKI).
Pangeran Farhan sendirilah yang mengartikulasikan posisi kolektif terkuat Arab dan Muslim, dengan menyatakan bahwa delegasi yang mewakili semua negara ini akan berkeliling dunia untuk mempromosikan gencatan senjata dan solidaritas dengan rakyat Palestina.
Menariknya, delegasi tersebut, termasuk Pangeran Farhan, pertama-tama berangkat ke Beijing, bukan Washington, lalu Moskow, sebelum berangkat ke London untuk melakukan pembicaraan lebih lanjut.
Pada saat itu, Arab Saudi tidak hanya kritis terhadap perang Israel, namun juga terhadap sekutu Israel yang, menurut Putra Mahkota Arab Saudi Mohammed bin Salman sendiri, telah berkontribusi pada “kegagalan Dewan Keamanan dan komunitas internasional untuk mengakhiri pelanggaran mencolok Israel terhadap hukum internasional.”
Lihat Juga :
