7 Topik Perundingan Biden dan Xi, dari Palestina hingga Taiwan

WASHINGTON - Presiden AS Joe Biden dan Presiden China Xi Jinping telah menyelesaikan pembicaraan selama lebih dari empat jam dengan komitmen untuk menstabilkan hubungan bilateral yang tegang dan memulihkan komunikasi antarmiliter.

Kedua pemimpin bertemu pada hari Rabu untuk pertama kalinya di Filoli Estate, sebuah wilayah terpencil sekitar 40 kilometer selatan San Francisco.
Setelah berjabat tangan dan tersenyum, mereka duduk untuk pembicaraan yang berlangsung lebih dari dua jam.

Berikutnya adalah makan siang bersama para pejabat penting, dilanjutkan dengan berjalan-jalan di sekitar taman yang terawat baik.

Menulis di situs media sosial X, Biden mengatakan dia menghargai percakapannya dengan Xi.

“Saya pikir yang terpenting adalah kita memahami satu sama lain dengan jelas, dari pemimpin ke pemimpin,” tulis Biden. “Ada tantangan global penting yang menuntut kepemimpinan kita bersama. Dan hari ini, kami membuat kemajuan nyata.”

Pertemuan ini merupakan pertemuan tatap muka pertama kedua pemimpin dalam satu tahun dan bertepatan dengan pertemuan puncak tahunan 21 negara anggota Kerjasama Ekonomi Asia-Pasifik (APEC) yang tidak jauh dari San Francisco.

“Planet Bumi cukup besar bagi kedua negara untuk mencapai kesuksesan,” kata Xi kepada Biden.

Para pejabat di kedua belah pihak di Pasifik menaruh ekspektasi rendah menjelang pertemuan tersebut, mengingat ketidaksepakatan yang sudah berlangsung lama mengenai isu-isu mulai dari Taiwan hingga Laut Cina Selatan, perang Israel-Hamas, invasi besar-besaran Rusia ke Ukraina, Korea Utara, dan hak asasi manusia.

Berikuta dalah 7 topik perundingan Presiden Biden dan Xi.

1. Membuka Kembali Kontak Militer

Foto/Reuters

Dalam acara tersebut, mereka mencapai kesepakatan untuk membuka kembali kontak militer yang terputus setelah Ketua Dewan Perwakilan Rakyat saat itu Nancy Pelosi mengunjungi Taiwan, sebuah pulau dengan pemerintahan sendiri yang diklaim Beijing sebagai miliknya, pada Agustus 2022.

Setelah pertemuan berakhir, seorang pejabat senior AS mengatakan kepada kantor berita Associated Press bahwa perjanjian komunikasi militer ini berarti bahwa Menteri Pertahanan AS Lloyd Austin akan dapat bertemu dengan mitranya dari China setelah salah satu dari mereka ditunjuk.