Erdogan: Gaza adalah Tanah Palestina, Amerika Serikat Harus Menerimanya

ANKARA - Presiden Turki Recep Tayyip Erdogan menegaskan Jalur Gaza yang diblokade Israel adalah tanah Palestina.

Menurut Erdogan, Amerika Serikat harus menerima hal ini dan menekan Israel untuk menghentikan agresinya terhadap wilayah kantong tersebut.

Berbicara kepada wartawan di dalam pesawat kepresidenannya saat kembali dari pertemuan puncak para pemimpin Arab dan Muslim di ibu kota Arab Saudi, Riyadh, presiden Turki menegaskan, “Kami tidak setuju dengan Biden jika dia mendekati (pemboman Israel) dengan melihat Gaza sebagai tanah pendudukan pemukim atau Israel, daripada tanah rakyat Palestina.”

“Kita telah melihat sekali lagi bagaimana PBB dan organisasi internasional lainnya menjadi tidak berfungsi dan buta ketika yang meninggal adalah umat Islam,” tegas Erdogan.

Dia menekankan, “Perlunya memodernisasi struktur yang muncul setelah Perang Dunia II, dan sistem keanggotaan permanen dan hak veto di PBB harus diubah.”

“Masa depan dunia dan kehidupan masyarakat tidak bisa diserahkan kepada lima negara yang mempunyai hak veto,” tegas dia merujuk pada lima anggota tetap Dewan Keamanan PBB, yaitu Amerika Serikat (AS), Rusia, China, Inggris, dan Prancis.

Dia juga mengkritik tuntutan untuk menggolongkan Hamas sebagai organisasi teroris. Erdogan menekankan, “Gerakan tersebut bukanlah organisasi teroris, melainkan orang-orang yang berjuang untuk melindungi tanah mereka dan memperjuangkan tanah air mereka.”



Presiden Turki meminta komunitas internasional mengambil langkah nyata untuk menghentikan pembantaian di Jalur Gaza dan mengkritik Dewan Keamanan PBB yang sekali lagi “tidak berdaya”.

Hingga saat ini Israel telah membunuh lebih dari 11.000 warga Palestina tapi tak mendapatkan sanksi apapun dari dunia internasional.

Pasukan Israel juga memblokade total Jalur Gaza sehingga para pengungsi tidak mendapat air bersih, makanan, dan bahan bakar.

Tentara Israel juga terus mengepung sejumlah rumah sakit dengan ribuan pasien dan pengungsi di dalamnya.
Israel mendapat kekebalan hukum atas kejahatan perangnya karena memiliki dukungan penuh Amerika Serikat dan negara-negara Barat.