Hadirkan RUU Bipartisan, AS Ingin Batasi Pembelian Drone dari China

Jika berhasil disahkan, maka aturan tersebut akan segera melarang penggunaan kartu pembelian pemerintah untuk memperoleh drone buatan China. Kehadiran RUU ini juga akan mendorong pembuatan laporan komprehensif mengenai rantai pasokan drone AS dalam waktu satu tahun, yang pada akhirnya mengarah pada pelarangan total dalam waktu dua tahun.

Meski usulan larangan tersebut bersifat komprehensif, terdapat pengecualian seperti penggunaan drone asal China untuk tujuan tertentu, termasuk memadamkan kebakaran hutan dan mengumpulkan informasi intelijen.

Anggota DPR AS lainnya, Raja Krishnamoorthi (D-Illinois) dan Rob Wittman (R-Virginia), bergabung dalam memperkenalkan RUU tersebut. Mereka menekankan bahwa ketergantungan yang terus-menerus pada teknologi China akan melemahkan AS dalam persaingan global yang sedang berlangsung.

Wittman menekankan bahwa untuk menang di era persaingan kekuatan besar ini, pemerintah AS tidak boleh menggunakan drone yang diproduksi musuh-musuhnya.

Dia mengaku bangga bisa bergabung dengan rekan-rekannya dari berbagai penjuru dalam memperkenalkan kembali RUU Drone Keamanan Amerika, yang berupaya mempromosikan superioritas dan daya saing AS dalam pasar drone.

Selain itu, RUU tersebut juga bertujuan melindungi AS dari upaya pencurian kekayaan intelektual dan pelanggaran keamanan data yang terkait dengan Partai Komunis China, yang pada akhirnya dapat memperkuat keamanan nasional.

"Walau terdapat kebutuhan yang jelas akan kemampuan pengawasan tak berawak, kita tidak dapat mengabaikan pentingnya keamanan nasional demi kepentingan, terutama ketika pabrikan Amerika memiliki kemampuan untuk memenuhi kebutuhan ini," papar Wittman.

Keamanan Nasional AS

Gallagher mengatakan meningkatnya ketergantungan AS pada drone yang diproduksi di China telah memberikan dampak besar pada bidang keamanan internasional. Ketergantungan ini dinilai secara tidak langsung mendukung perusahaan-perusahaan terkait Partai Komunis China yang memungkinkan terjadinya agresi terhadap sekutu dan mitra AS.

"Partai Komunis China secara konsisten mempersenjatai monopolinya di pasar drone untuk melawan pihak-pihak yang baik; membatasi ekspor drone ke Ukraina, sementara Hamas menggunakannya untuk melakukan serangan teroris brutal," ujar Gallagher dalam sebuah pernyataan.

"RUU ini akan melarang pemerintah federal menggunakan uang pajak Amerika untuk membeli peralatan ini dari negara-negara seperti China, yang mendukung perilaku jahat dan menimbulkan ancaman keamanan nasional yang serius bagi Amerika Serikat dan sekutu kita," lanjut dia.