Investigator PBB Minta Waktu Lebih Selidiki Kekerasan di Myanmar

WINA - Kepala Investigasi PBB terkait kekerasan di Myanmar, Marzuki Darusman meminta Dewan HAM PBB untuk memberikan mereka waktu lebih banyak untuk menyelidiki tuduhan pembunuhan massal, penyiksaan, kekerasan seksual, penggunaan ranjau darat dan pembakaran desa etnis Rohingya di negara tersebut.
"Kami akan pergi ke tempat bukti tersebut membawa kami," kata Marzuk, sebelum meminta perpanjangan penyelidikan enam bulan, yakni hingga September 2018, seperti dilansir Reuters pada Selasa (19/9).
Sementara itu, Duta Besar Myanmar untuk PBB Htin Lynn mengatakan, bahwa penyelidikan itu bukan tindakan yang sangat membantu, dan mengatakan bahwa Myanmar mengambil tindakan pengamanan yang proporsional terhadap para teroris, dan sedang melakukan upaya untuk memulihkan perdamaian.
Sedangkan sebelumnya pemimpin de facto Myanmar, Aung San Suu Kyi dalam pidato pertama sejak kekerasan di Rakhine terjadi, mengatakan Myanmar tidak tidak takut dengan "pengawasan internasional" atas krisis Rohingya.
Suu Kyi lalu mengecam semua pelanggaran hak asasi manusia. Ia mengatakan bahwa setiap orang yang bertanggung jawab atas pelanggaran di negara bagian Rakhine yang bermasalah akan menghadapi hukum.