Apa Arti Perintah Evakuasi Israel bagi Warga Palestina di Gaza?

JAKARTA - Zionis Israel telah memerintahkan evakuasi lebih dari satu juta warga Palestina dari Gaza utara pada hari Jumat sebagai antisipasi invasi darat ke daerah kantong yang terkepung itu.

Warga Palestina telah diberitahu untuk menuju ke selatan Wadi Gaza, sebuah lembah yang melintasi jalur tersebut. Ada kekhawatiran bahwa Israel terlibat dalam pemindahan paksa dan pembersihan etnis warga Palestina, setelah mengebom wilayah tersebut tanpa pandang bulu dan membunuh lebih dari 1.800 orang.

Kekhawatiran muncul mengenai apakah perintah tersebut sah menurut hukum internasional dan apakah mungkin bagi banyak orang untuk mematuhinya dalam waktu sesingkat itu.

Gaza, yang hampir setengah dari dua juta penduduknya adalah anak-anak, telah hancur akibat serangan udara besar-besaran Israel selama berhari-hari.

PBB telah menyerukan agar perintah evakuasi dibatalkan, dengan mengatakan hal itu dapat mengubah situasi yang sudah menjadi tragedi menjadi situasi yang membawa bencana – seperti yang dilakukan kelompok kemanusiaan Dewan Pengungsi Norwegia (NRC).

“Tuntutan militer Israel agar 1,2 juta warga sipil di Gaza utara direlokasi ke selatan dalam waktu 24 jam, tanpa adanya jaminan keselamatan atau kepulangan, merupakan kejahatan perang berupa pemindahan paksa,” kata Sekretaris Jenderal NRC Jan Egeland.

“Rekan-rekan saya di Gaza mengkonfirmasi bahwa ada banyak sekali orang di bagian utara yang tidak memiliki sarana untuk pindah dengan aman di bawah rentetan tembakan yang terus-menerus,” imbuhnya seperti dikutip dari The New Arab, Sabtu (28/10/2023).

Presiden Palestina Mahmoud Abbas telah memperingatkan bahwa pemindahan paksa warga Palestina dari Gaza, di mana sebagian besar sudah menjadi pengungsi, akan serupa dengan Nakba kedua (“bencana” dalam bahasa Arab), kantor berita resmi Wafa melaporkan.


Israel memerintahkan warga Palestina di Jalur Gaza utara pindah ke wilayah selatan. Foto/Ilustrasi

Istilah Nakba mengacu pada pembersihan etnis yang menimpa rakyat Palestina selama pembentukan negara Israel pada tahun 1948. Ini adalah pengalaman inti yang terpatri secara permanen dalam ingatan kolektif mereka dan dipahami sebagai sebuah proses yang berlanjut hingga hari ini.

Oleh karena itu, orang-orang Palestina bangga akan nilai nasional mereka yaitu sumud (“ketabahan” dalam bahasa Arab) – sebuah tekad yang kuat untuk tetap berada di tanah mereka apapun yang terjadi.

“Intinya adalah bahwa pengalaman warga Palestina adalah perampasan – sejak tahun 1948, sejak Nakba dan pembentukan negara Israel, yang didasarkan pada pengusiran sekitar 750.000 warga Palestina dari rumah mereka,” kata Direktur kelompok advokasi Komite Palestina Inggris, Sara Husseini.

“(Mereka) mengira mereka akan dapat kembali setelah beberapa minggu bertempur dan tidak satu pun dari mereka yang mampu melakukannya,” imbuhnya.

Hal ini menimbulkan pertanyaan mengenai berapa banyak orang yang bersedia meninggalkan Gaza utara, terutama mengingat potensi risiko terdesak lebih jauh ke selatan dan ke negara tetangga, Semenanjung Sinai, Mesir.

Husseini mengatakan warga Palestina di Jalur Gaza sedang dihadapkan pada dilema yang benar-benar menakutkan.

"Anda bisa tetap tinggal di rumah dengan risiko yang sangat nyata bahwa Anda, keluarga Anda, anak-anak Anda akan terbunuh, atau Anda mengemas beberapa barang dan Anda pergi dengan kesadaran bahwa Anda kemungkinan besar tidak akan pernah kembali lagi," katanya.

“Anda akan menjadi pengungsi – bagi sebagian dari orang-orang ini, untuk kedua atau ketiga kalinya,” ia menambahkan.

Tentara Israel mengatakan bahwa penduduk Kota Gaza, kota paling penting dan berpenduduk padat di wilayah kantong tersebut, akan dapat kembali ke sana hanya jika ada pengumuman lain yang mengizinkan hal itu dilakukan.

Tempat Berlindung

Israel menyerang konvoi warga Palestina yang meninggalkan Jalur Gaza. Foto/News.com.au

Entah warga Palestina ingin melakukan perjalanan ke selatan atau tidak, mengevakuasi lebih dari satu juta orang dalam waktu 24 jam sepertinya mustahil dilakukan, terutama mengingat kerusakan yang disebabkan oleh serangan udara selama berhari-hari. Juga tidak jelas di mana tempat perlindungan dapat ditemukan untuk sejumlah besar pengungsi.

Ben Jamal, direktur Kampanye Solidaritas Palestina yang berbasis di Inggris, mengatakan perintah evakuasi bukanlah tindakan kemanusiaan.

“Israel mengisyaratkan niatnya untuk melakukan kejahatan perang dalam skala besar,” ujarnya.

“Mereka berusaha untuk terlebih dahulu membenarkan pembantaian massal ribuan warga sipil, atas dasar bahwa mereka diperingatkan untuk pergi dan harus melakukan hal tersebut jika mereka peduli dengan nyawa mereka,” tuturnya.

Penguasa Gaza, Hamas, menolak perintah evakuasi Israel.

“Rakyat Palestina kami menolak ancaman para pemimpin pendudukan (Israel) dan seruannya agar mereka meninggalkan rumah mereka dan melarikan diri ke selatan atau Mesir,” kata kelompok itu, seraya menambahkan bahwa tidak akan ada pengungsian.

Serangan Israel saat ini dimulai setelah militan Hamas melancarkan serangan Sabtu lalu yang menewaskan lebih dari 1.300 orang di Israel.

Presiden Mesir Abdel Fattah Al-Sisi sebelumnya mengatakan pada hari Kamis bahwa warga Palestina harus tetap tabah dan tetap berada di tanah mereka, di tengah seruan agar negaranya mengizinkan perjalanan yang aman bagi warga sipil.

"Mesir berkomitmen untuk memastikan pengiriman bantuan, baik medis dan kemanusiaan di masa sulit ini,” kata Sisi, menegaskan “posisi tegas” Kairo untuk memastikan hak-hak sah warga Palestina.

Koresponden New Arab di Gaza mengatakan pada Jumat sore bahwa dia sedang mengevakuasi kerabatnya dari Kota Gaza.

“Bahkan di wilayah selatan, semua orang di sini, mereka khawatir. Mereka hidup di bawah… kecemasan, teror, dan… panik. Kami bahkan tidak bisa berbuat apa-apa. Kami hanya takut,” ungkapnya.

“Kami hanya menunggu nasib kami dan menunggu pembantaian baru yang akan dilakukan oleh tentara Israel,” tukasnya.