Gaza Miskin, Ini Sumber Uang Hamas untuk Danai Ribuan Pasukan Melawan Israel
loading...
A
A
A
“Bantuan Qatar sepenuhnya dikoordinasikan dengan pemerintah Israel, pemerintah AS, dan PBB. Semua barang seperti makanan, obat-obatan dan bahan bakar melewati Israel sebelum memasuki Gaza.”
Qatar mengatakan uang itu telah digunakan untuk tujuan yang dimaksudkan. "Pemerintah Israel memiliki pengawasan penuh atas dana tersebut, dan akan membatalkan perjanjian jika bantuan tidak mencapai penerima yang dituju,” kata pejabat Qatar.
Muhammad Shehada, seorang analis dan penulis Palestina kelahiran Gaza, menolak klaim bahwa bantuan telah dialihkan oleh Hamas.
Dia menunjuk pada penyelidikan pemerintah Australia pada tahun 2017 yang tidak menemukan bukti bahwa uang pembayar pajak disalahgunakan oleh organisasi non-pemerintah World Vision di Jalur Gaza, menyusul tuduhan Israel bahwa Hamas telah menyedot jutaan dolar per tahun dari badan amal tersebut ke kelompok perlawanan Palestina tersebut.
“Mengingat keadaan sulit di Gaza, kelompok tersebut akan menghadapi pemberontakan dari pegawai negeri dan masyarakat jika ada bukti bahwa mereka menggunakan pendapatan pemerintah untuk mendanai sayap militan mereka,” kata Shehada.
Namun mereka yang skeptis mengatakan bahwa PBB tidak dapat melakukan kontrol ketat terhadap bagaimana dana tersebut dialokasikan, dan hal ini memungkinkan Hamas untuk menggunakan pendapatan pajak dan dana lainnya untuk membangun kekuatan militernya.
“Semua dana yang seharusnya disalurkan ke publik, sebagian besar digunakan untuk kemampuan militer mereka,” kata Neumann.
"Setelah pengambilalihan Gaza, Hamas juga mengembangkan kemampuan untuk mengenakan pajak dan memeras,” kata Matthew Levitt, yang bekerja sebagai pejabat senior Departemen Keuangan yang fokus melawan jaringan keuangan teroris.
Levitt, yang sekarang bekerja di lembaga think tank Washington Institute for Near East Policy, mengatakan Hamas mulai meraup pajak dan suap dari gaji, penjualan barang dan penyelundupan, yang jumlahnya kini mencapai USD300 juta hingga USD450 juta per tahun.
"Meskipun AS dan Uni Eropa telah menetapkan Hamas sebagai organisasi teroris, mereka tidak secara efektif terputus dari sistem keuangan internasional,” kata Hans-Jakob Schindler, direktur senior Counter Extremism Project.
Qatar mengatakan uang itu telah digunakan untuk tujuan yang dimaksudkan. "Pemerintah Israel memiliki pengawasan penuh atas dana tersebut, dan akan membatalkan perjanjian jika bantuan tidak mencapai penerima yang dituju,” kata pejabat Qatar.
Muhammad Shehada, seorang analis dan penulis Palestina kelahiran Gaza, menolak klaim bahwa bantuan telah dialihkan oleh Hamas.
Dia menunjuk pada penyelidikan pemerintah Australia pada tahun 2017 yang tidak menemukan bukti bahwa uang pembayar pajak disalahgunakan oleh organisasi non-pemerintah World Vision di Jalur Gaza, menyusul tuduhan Israel bahwa Hamas telah menyedot jutaan dolar per tahun dari badan amal tersebut ke kelompok perlawanan Palestina tersebut.
“Mengingat keadaan sulit di Gaza, kelompok tersebut akan menghadapi pemberontakan dari pegawai negeri dan masyarakat jika ada bukti bahwa mereka menggunakan pendapatan pemerintah untuk mendanai sayap militan mereka,” kata Shehada.
Namun mereka yang skeptis mengatakan bahwa PBB tidak dapat melakukan kontrol ketat terhadap bagaimana dana tersebut dialokasikan, dan hal ini memungkinkan Hamas untuk menggunakan pendapatan pajak dan dana lainnya untuk membangun kekuatan militernya.
“Semua dana yang seharusnya disalurkan ke publik, sebagian besar digunakan untuk kemampuan militer mereka,” kata Neumann.
"Setelah pengambilalihan Gaza, Hamas juga mengembangkan kemampuan untuk mengenakan pajak dan memeras,” kata Matthew Levitt, yang bekerja sebagai pejabat senior Departemen Keuangan yang fokus melawan jaringan keuangan teroris.
Levitt, yang sekarang bekerja di lembaga think tank Washington Institute for Near East Policy, mengatakan Hamas mulai meraup pajak dan suap dari gaji, penjualan barang dan penyelundupan, yang jumlahnya kini mencapai USD300 juta hingga USD450 juta per tahun.
"Meskipun AS dan Uni Eropa telah menetapkan Hamas sebagai organisasi teroris, mereka tidak secara efektif terputus dari sistem keuangan internasional,” kata Hans-Jakob Schindler, direktur senior Counter Extremism Project.
Lihat Juga :
