Mahkamah Konstitusi Izinkan Presiden Georgia Dipecat

TBILISI - Mahkamah Konstitusi (MK) Georgia pada Senin (16/10/2023) memutuskan bahwa Presiden pro-Barat Salome Zurabishvili telah melanggar konstitusi dengan melakukan perjalanan ke luar negeri tanpa izin. Untuk itu, Parlemen boleh memecatanya.

Pada bulan September, para anggota Parlemen dari partai berkuasa; Georgian Dream, bergerak untuk menggulingkan presiden berusia 71 tahun tersebut. Menurut partai tersebut, Zurabishvili telah bertemu dengan para pemimpin asing untuk melobi keanggotaan Georgia di Uni Eropa tanpa izin pemerintah.

"Dengan melakukan kunjungan ke luar negeri tanpa persetujuan pemerintah, presiden Georgia Salome Zurabishvili telah melanggar konstitusi,” kata Ketua MK Georgia Merab Turava, seperti dikutip AFP.



Pengacara Zurabishvili, Maia Kopaleishvili, mengatakan kepada wartawan bahwa MK tidak memiliki dasar hukum atau faktual untuk mengonfirmasi pelanggaran konstitusi yang dilakukan presiden.

Ini adalah kasus pertama yang ditangani MK mengenai pemakzulan presiden dalam sejarah Georgia.

Ketua Parlemen Shalva Papuashvili mengatakan pemungutan suara pemakzulan akan diadakan dalam beberapa hari mendatang.

Namun partai yang berkuasa di Georgia mengakui kecil kemungkinannya untuk menggulingkan Zurabishvili karena partai tersebut hanya menguasai 84 kursi di Parlemen, sementara dukungan dari sedikitnya 100 anggota Parlemen diperlukan.

Ketua partai tersebut, Irakli Kobakhidze, mengakui bahwa tidak ada peluang untuk mengumpulkan 100 suara. “Jika Salome Zurabishvili memiliki martabat dasar, dia akan mengundurkan diri," katanya.

“Dia hanya akan dilihat secara nominal sebagai presiden Georgia...dan sepenuhnya kehilangan legitimasi politik dan moral," ujarnya.

Kubu oposisi mengatakan mereka tidak akan mendukung pemecatan Zurabishvili.

Ketua Uni Eropa Charles Michel bertemu Zurabishvili di Brussels bulan lalu untuk menegaskan kembali komitmen blok tersebut terhadap jalur Eropa di Georgia dan menyoroti reformasi yang diperlukan untuk memasuki blok tersebut.

Georgia mengajukan permohonan keanggotaan Uni Eropa bersama dengan Ukraina dan Moldova setelah Rusia menginvasi negara tetangganya yang pro-Barat pada Februari 2022.

Para pemimpin Uni Eropa telah memberikan status kandidat formal kepada Kyiv dan Chisinau namun mendesak Tbilisi untuk menerapkan reformasi peradilan dan pemilu, meningkatkan kebebasan pers dan membatasi kekuasaan oligarki.

Zurabishvili mengkritik keras pemerintahan Georgian Dream atas kegagalannya memenuhi tuntutan reformasi dari UE.

Meskipun hubungan antara Moskow dan Tbilisi terus bermusuhan selama bertahun-tahun, pemerintah Georgia yang dipimpin oleh Perdana Menteri Irakli Garibashvili pada tahun lalu telah mengambil langkah menuju pemulihan hubungan.

Pada bulan Maret, Georgia diguncang oleh protes setelah pemerintah memperkenalkan undang-undang gaya Rusia tentang “agen asing”, dan pada bulan Mei pemerintah membuka kembali penerbangan langsung dengan Rusia, yang memicu kecaman dari Uni Eropa.

Presiden perempuan pertama Georgia, Zurabishvili, terpilih untuk masa jabatan enam tahun pada tahun 2018 dengan dukungan Georgian Dream tetapi dengan cepat mendapat musuh di kalangan mayoritas Parlemen.

Dia dilahirkan di Prancis dari keluarga Georgia yang melarikan diri dari rezim Bolshevik ke Paris pada tahun 1921.

Kariernya selama 30 tahun dalam diplomasi Perancis mencapai puncaknya dengan penempatannya sebagai duta besar untuk Tbilisi, di mana dia kemudian diangkat menjadi menteri luar negeri pada tahun 2004.

Dalam bukunya “A Woman for Two Countries,” yang diterbitkan di Prancis, dia menulis: “Sekarang, saya harus terlibat dalam pertarungan politik, yang tidak pernah menarik perhatian saya, yang tidak pernah saya praktikkan, yang dipaksakan kepada saya.”