Bingung dengan Konflik Israel-Palestina? Ini Panduan Sejarah untuk Memahaminya
Kamis, 12 Oktober 2023 - 02:25 WIB
loading...
Konflik Israel-Palestina berakar pada tindakan kolonial yang dilakukan lebih dari seabad lalu.Foto/REUTERS
A
A
A
GAZA - Konflik Israel-Palestina telah merenggut puluhan ribu nyawa dan membuat jutaan orang mengungsi berakar pada tindakan kolonial yang dilakukan lebih dari satu abad yang lalu.
Ketika Israel mendeklarasikan perang terhadap Jalur Gaza setelah serangan yang belum pernah terjadi sebelumnya oleh kelompok perlawanan Palestina; Hamas, pada hari Sabtu, mata dunia kembali terfokus pada apa yang mungkin terjadi selanjutnya.
Operasi Badai al-Aqsa yang diluncurkan Hamas pada Sabtu lalu telah menewaskan 1.200 orang Israel—angka yang dikonfirmasi Pasukan Pertahanan Israel (IDF) pada Rabu (11/10/2023).
Sebagai tanggapan, Israel melancarkan kampanye pengeboman bernama Operasi Pedang Besi terhadap Jalur Gaza, menewaskan lebih dari 1.100 warga Palestina. Mereka telah memobilisasi pasukan di sepanjang perbatasan Gaza, tampaknya untuk persiapan serangan darat.
Pada hari Senin, Israel mengumumkan “blokade total” terhadap Jalur Gaza, menghentikan pasokan makanan, bahan bakar dan komoditas penting lainnya ke wilayah kantong Palestina yang sudah terkepung tersebut, sebuah tindakan yang menurut hukum internasional merupakan kejahatan perang.
Namun apa yang terjadi dalam beberapa hari dan minggu mendatang akan menjadi sejarah.
Selama beberapa dekade, media Barat, akademisi, pakar militer, dan pemimpin dunia menggambarkan konflik Israel-Palestina sebagai konflik yang sulit diselesaikan, rumit, dan menemui jalan buntu.
Baca Juga: Putin: AS Kobarkan Kemarahan di Timur Tengah dengan Kirim Kapal Induk
Berikut panduan sejarah sederhana untuk memecahkan salah satu konflik yang paling lama berlangsung di dunia ini, seperti dikutip dari Al Jazeera:
Lebih dari 100 tahun yang lalu, pada 2 November 1917, Menteri Luar Negeri Inggris saat itu, Arthur Balfour, menulis surat yang ditujukan kepada Lionel Walter Rothschild, seorang tokoh komunitas Yahudi Inggris.
Surat tersebut memang singkat—hanya 67 kata—namun isinya memberikan dampak seismik terhadap Palestina yang masih terasa hingga saat ini.
Perjanjian ini mengikat pemerintah Inggris untuk “mendirikan rumah nasional bagi orang-orang Yahudi di Palestina” dan memfasilitasi “pencapaian tujuan ini”. Surat tersebut dikenal dengan Deklarasi Balfour.
Intinya, kekuatan Eropa menjanjikan gerakan Zionis sebuah negara di mana lebih dari 90 persen penduduknya adalah penduduk asli Arab Palestina.
Mandat Inggris dibentuk pada tahun 1923 dan berlangsung hingga tahun 1948. Selama periode tersebut, Inggris memfasilitasi imigrasi massal orang Yahudi—banyak penduduk baru yang melarikan diri dari Nazisme di Eropa—dan mereka juga menghadapi protes dan pemogokan. Warga Palestina khawatir dengan perubahan demografi negara mereka dan penyitaan tanah mereka oleh Inggris untuk diserahkan kepada pemukim Yahudi.
Meningkatnya ketegangan akhirnya menyebabkan Pemberontakan Arab, yang berlangsung dari tahun 1936 hingga 1939.
Pada bulan April 1936, Komite Nasional Arab yang baru dibentuk meminta warga Palestina untuk melancarkan pemogokan umum, menahan pembayaran pajak dan memboikot produk-produk Yahudi untuk memprotes kolonialisme Inggris dan meningkatnya imigrasi Yahudi.
Pemogokan selama enam bulan tersebut ditindas secara brutal oleh Inggris, yang melancarkan kampanye penangkapan massal dan melakukan penghancuran rumah, sebuah praktik yang terus diterapkan Israel terhadap warga Palestina hingga saat ini.
Fase kedua pemberontakan dimulai pada akhir tahun 1937 dan dipimpin oleh gerakan perlawanan petani Palestina, yang menargetkan kekuatan Inggris dan kolonialisme.
Pada paruh kedua tahun 1939, Inggris telah mengerahkan 30.000 tentara di Palestina. Desa-desa dibom melalui udara, jam malam diberlakukan, rumah-rumah dihancurkan, dan penahanan administratif serta pembunuhan massal tersebar luas.
Bersamaan dengan itu, Inggris berkolaborasi dengan komunitas pemukim Yahudi dan membentuk kelompok bersenjata dan “pasukan kontra pemberontakan” yang terdiri dari para milisi Yahudi bernama Pasukan Malam Khusus yang dipimpin Inggris.
Di dalam Yishuv, komunitas pemukim pra-negara, senjata diimpor secara diam-diam dan pabrik senjata didirikan untuk memperluas Haganah, paramiliter Yahudi yang kemudian menjadi inti tentara Israel.
Dalam tiga tahun pemberontakan tersebut, 5.000 warga Palestina terbunuh, 15.000 hingga 20.000 orang terluka dan 5.600 orang dipenjarakan.
Pada tahun 1947, populasi Yahudi telah membengkak menjadi 33 persen di Palestina, namun mereka hanya memiliki 6 persen tanah.
Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) mengadopsi Resolusi 181, yang menyerukan pembagian Palestina menjadi negara-negara Arab dan Yahudi.
Ketika Israel mendeklarasikan perang terhadap Jalur Gaza setelah serangan yang belum pernah terjadi sebelumnya oleh kelompok perlawanan Palestina; Hamas, pada hari Sabtu, mata dunia kembali terfokus pada apa yang mungkin terjadi selanjutnya.
Operasi Badai al-Aqsa yang diluncurkan Hamas pada Sabtu lalu telah menewaskan 1.200 orang Israel—angka yang dikonfirmasi Pasukan Pertahanan Israel (IDF) pada Rabu (11/10/2023).
Sebagai tanggapan, Israel melancarkan kampanye pengeboman bernama Operasi Pedang Besi terhadap Jalur Gaza, menewaskan lebih dari 1.100 warga Palestina. Mereka telah memobilisasi pasukan di sepanjang perbatasan Gaza, tampaknya untuk persiapan serangan darat.
Pada hari Senin, Israel mengumumkan “blokade total” terhadap Jalur Gaza, menghentikan pasokan makanan, bahan bakar dan komoditas penting lainnya ke wilayah kantong Palestina yang sudah terkepung tersebut, sebuah tindakan yang menurut hukum internasional merupakan kejahatan perang.
Namun apa yang terjadi dalam beberapa hari dan minggu mendatang akan menjadi sejarah.
Selama beberapa dekade, media Barat, akademisi, pakar militer, dan pemimpin dunia menggambarkan konflik Israel-Palestina sebagai konflik yang sulit diselesaikan, rumit, dan menemui jalan buntu.
Baca Juga: Putin: AS Kobarkan Kemarahan di Timur Tengah dengan Kirim Kapal Induk
Berikut panduan sejarah sederhana untuk memecahkan salah satu konflik yang paling lama berlangsung di dunia ini, seperti dikutip dari Al Jazeera:
Deklarasi Balfour
Lebih dari 100 tahun yang lalu, pada 2 November 1917, Menteri Luar Negeri Inggris saat itu, Arthur Balfour, menulis surat yang ditujukan kepada Lionel Walter Rothschild, seorang tokoh komunitas Yahudi Inggris.
Surat tersebut memang singkat—hanya 67 kata—namun isinya memberikan dampak seismik terhadap Palestina yang masih terasa hingga saat ini.
Perjanjian ini mengikat pemerintah Inggris untuk “mendirikan rumah nasional bagi orang-orang Yahudi di Palestina” dan memfasilitasi “pencapaian tujuan ini”. Surat tersebut dikenal dengan Deklarasi Balfour.
Intinya, kekuatan Eropa menjanjikan gerakan Zionis sebuah negara di mana lebih dari 90 persen penduduknya adalah penduduk asli Arab Palestina.
Mandat Inggris dibentuk pada tahun 1923 dan berlangsung hingga tahun 1948. Selama periode tersebut, Inggris memfasilitasi imigrasi massal orang Yahudi—banyak penduduk baru yang melarikan diri dari Nazisme di Eropa—dan mereka juga menghadapi protes dan pemogokan. Warga Palestina khawatir dengan perubahan demografi negara mereka dan penyitaan tanah mereka oleh Inggris untuk diserahkan kepada pemukim Yahudi.
Apa yang Terjadi pada 1930-an?
Meningkatnya ketegangan akhirnya menyebabkan Pemberontakan Arab, yang berlangsung dari tahun 1936 hingga 1939.
Pada bulan April 1936, Komite Nasional Arab yang baru dibentuk meminta warga Palestina untuk melancarkan pemogokan umum, menahan pembayaran pajak dan memboikot produk-produk Yahudi untuk memprotes kolonialisme Inggris dan meningkatnya imigrasi Yahudi.
Pemogokan selama enam bulan tersebut ditindas secara brutal oleh Inggris, yang melancarkan kampanye penangkapan massal dan melakukan penghancuran rumah, sebuah praktik yang terus diterapkan Israel terhadap warga Palestina hingga saat ini.
Fase kedua pemberontakan dimulai pada akhir tahun 1937 dan dipimpin oleh gerakan perlawanan petani Palestina, yang menargetkan kekuatan Inggris dan kolonialisme.
Pada paruh kedua tahun 1939, Inggris telah mengerahkan 30.000 tentara di Palestina. Desa-desa dibom melalui udara, jam malam diberlakukan, rumah-rumah dihancurkan, dan penahanan administratif serta pembunuhan massal tersebar luas.
Bersamaan dengan itu, Inggris berkolaborasi dengan komunitas pemukim Yahudi dan membentuk kelompok bersenjata dan “pasukan kontra pemberontakan” yang terdiri dari para milisi Yahudi bernama Pasukan Malam Khusus yang dipimpin Inggris.
Di dalam Yishuv, komunitas pemukim pra-negara, senjata diimpor secara diam-diam dan pabrik senjata didirikan untuk memperluas Haganah, paramiliter Yahudi yang kemudian menjadi inti tentara Israel.
Dalam tiga tahun pemberontakan tersebut, 5.000 warga Palestina terbunuh, 15.000 hingga 20.000 orang terluka dan 5.600 orang dipenjarakan.
Apa Rencana Pembagian PBB?
Pada tahun 1947, populasi Yahudi telah membengkak menjadi 33 persen di Palestina, namun mereka hanya memiliki 6 persen tanah.
Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) mengadopsi Resolusi 181, yang menyerukan pembagian Palestina menjadi negara-negara Arab dan Yahudi.
Lihat Juga :