Azerbaijan Ogah Berunding dengan Armenia Tanpa Presiden Turki

Pada Selasa, Menteri Luar Negeri Prancis Catherine Colonna mengatakan selama kunjungan ke Yerevan bahwa, “Prancis telah setuju menjalin kontrak masa depan dengan Armenia untuk pengiriman peralatan militer guna memungkinkan Armenia mempertahankan diri.”

Menlu Prancis menambahkan, “Ada hal-hal (lain) yang dapat kami lakukan terhadap Armenia,” namun tidak memberikan rincian lebih lanjut.

Akhir pekan lalu, Menteri Pertahanan Prancis Sebastien Lecornu mengatakan kepada Franceinfo bahwa misi pertahanan yang baru dibentuk di Kedutaan Besar Prancis di Yerevan akan terlibat dalam aktivitas sehari-hari dengan angkatan bersenjata Armenia untuk “menilai kebutuhan mereka, khususnya dalam hal pertahanan dan perlindungan.”

Pembicaraan di Granada dijadwalkan berlangsung setelah Azerbaijan mengambil alih wilayah Nagorno-Karabakh yang disengketakan, sehingga memicu eksodus massal penduduk etnis Armenia setempat.

Wilayah tersebut memisahkan diri dari Azerbaijan pada tahun 1990-an, memicu sengketa wilayah yang berlangsung selama beberapa dekade dan menyebabkan Armenia mendukung Nagorno-Karabakh.

Pada tahun 2020, Azerbaijan memenangkan kembali sebagian besar wilayah Nagorno-Karabakh dalam pertempuran selama sebulan yang berakhir dengan gencatan senjata yang ditengahi Moskow dan pasukan penjaga perdamaian Rusia dikerahkan ke wilayah tersebut.

Sejak itu, pemerintahan Perdana Menteri Armenia Nikol Pashinyan berulang kali menegaskan kembali kedaulatan Azerbaijan atas Nagorno-Karabakh, hanya untuk menyalahkan Rusia atas kekalahan mereka dan mengajukan tawaran kepada NATO.