Azerbaijan Ogah Berunding dengan Armenia Tanpa Presiden Turki
Kamis, 05 Oktober 2023 - 17:40 WIB
loading...
Kendaraan yang membawa pengungsi dari Nagorno-Karabakh, wilayah yang dihuni etnis Armenia, mengantri di jalan menuju perbatasan Armenia, di Nagorno-Karabakh, 25 September 2023. Foto/REUTERS
A
A
A
BAKU - Azerbaijan tidak akan menghadiri perundingan dengan Armenia yang diselenggarakan Uni Eropa (UE) yang dijadwalkan berlangsung di kota Granada, Spanyol, pada Kamis (5/10/2023).
Kantor berita APA melaporkan, pembicaraan lima arah tersebut rencananya akan diadakan di sela-sela pertemuan Komunitas Politik Eropa, dan akan dihadiri perwakilan Perancis, Jerman, dan UE.
Baku mengutip “suasana anti-Azerbaijan” yang diklaim akan merusak perundingan karena ketidakhadiran Presiden Turki Recep Tayyip Erdogan.
“Pemimpin Turki tersebut diduga dilarang mengikuti diskusi tersebut, dan Perancis serta Jerman khususnya menentang keterlibatannya,” ungkap APA melaporkan pada Rabu.
Mengutip sejumlah sumber, Bloomberg melaporkan pada hari yang sama bahwa Erdogan membatalkan rencana perjalanannya ke pertemuan Komunitas Politik Eropa karena jadwalnya yang padat.
Kantor kepresidenan Turki tidak mengomentari masalah ini.
“Alasannya adalah posisi Perancis yang destruktif serta penolakan Paris dan Berlin terhadap partisipasi Turki,” ujar seorang sumber diplomatik kepada media Azerbaijan. “Pihak Azerbaijan menolak mengambil bagian dalam perundingan dalam keadaan seperti itu.”
Baca juga: Profil Ilham Aliyev, Presiden Azerbaijan yang Menolak Bertemu PM Armenia
Menurut APA, Azerbaijan secara khusus mempermasalahkan peran Prancis dalam negosiasi tersebut.
Paris jelas-jelas mengambil sikap pro-Armenia, menurut APA, mengutip pernyataan baru-baru ini dari menteri pertahanan dan luar negeri Prancis serta keputusan Paris memasok senjata ke Yerevan.
Pada Selasa, Menteri Luar Negeri Prancis Catherine Colonna mengatakan selama kunjungan ke Yerevan bahwa, “Prancis telah setuju menjalin kontrak masa depan dengan Armenia untuk pengiriman peralatan militer guna memungkinkan Armenia mempertahankan diri.”
Menlu Prancis menambahkan, “Ada hal-hal (lain) yang dapat kami lakukan terhadap Armenia,” namun tidak memberikan rincian lebih lanjut.
Akhir pekan lalu, Menteri Pertahanan Prancis Sebastien Lecornu mengatakan kepada Franceinfo bahwa misi pertahanan yang baru dibentuk di Kedutaan Besar Prancis di Yerevan akan terlibat dalam aktivitas sehari-hari dengan angkatan bersenjata Armenia untuk “menilai kebutuhan mereka, khususnya dalam hal pertahanan dan perlindungan.”
Pembicaraan di Granada dijadwalkan berlangsung setelah Azerbaijan mengambil alih wilayah Nagorno-Karabakh yang disengketakan, sehingga memicu eksodus massal penduduk etnis Armenia setempat.
Wilayah tersebut memisahkan diri dari Azerbaijan pada tahun 1990-an, memicu sengketa wilayah yang berlangsung selama beberapa dekade dan menyebabkan Armenia mendukung Nagorno-Karabakh.
Pada tahun 2020, Azerbaijan memenangkan kembali sebagian besar wilayah Nagorno-Karabakh dalam pertempuran selama sebulan yang berakhir dengan gencatan senjata yang ditengahi Moskow dan pasukan penjaga perdamaian Rusia dikerahkan ke wilayah tersebut.
Sejak itu, pemerintahan Perdana Menteri Armenia Nikol Pashinyan berulang kali menegaskan kembali kedaulatan Azerbaijan atas Nagorno-Karabakh, hanya untuk menyalahkan Rusia atas kekalahan mereka dan mengajukan tawaran kepada NATO.
Kantor berita APA melaporkan, pembicaraan lima arah tersebut rencananya akan diadakan di sela-sela pertemuan Komunitas Politik Eropa, dan akan dihadiri perwakilan Perancis, Jerman, dan UE.
Baku mengutip “suasana anti-Azerbaijan” yang diklaim akan merusak perundingan karena ketidakhadiran Presiden Turki Recep Tayyip Erdogan.
“Pemimpin Turki tersebut diduga dilarang mengikuti diskusi tersebut, dan Perancis serta Jerman khususnya menentang keterlibatannya,” ungkap APA melaporkan pada Rabu.
Mengutip sejumlah sumber, Bloomberg melaporkan pada hari yang sama bahwa Erdogan membatalkan rencana perjalanannya ke pertemuan Komunitas Politik Eropa karena jadwalnya yang padat.
Kantor kepresidenan Turki tidak mengomentari masalah ini.
“Alasannya adalah posisi Perancis yang destruktif serta penolakan Paris dan Berlin terhadap partisipasi Turki,” ujar seorang sumber diplomatik kepada media Azerbaijan. “Pihak Azerbaijan menolak mengambil bagian dalam perundingan dalam keadaan seperti itu.”
Baca juga: Profil Ilham Aliyev, Presiden Azerbaijan yang Menolak Bertemu PM Armenia
Menurut APA, Azerbaijan secara khusus mempermasalahkan peran Prancis dalam negosiasi tersebut.
Paris jelas-jelas mengambil sikap pro-Armenia, menurut APA, mengutip pernyataan baru-baru ini dari menteri pertahanan dan luar negeri Prancis serta keputusan Paris memasok senjata ke Yerevan.
Pada Selasa, Menteri Luar Negeri Prancis Catherine Colonna mengatakan selama kunjungan ke Yerevan bahwa, “Prancis telah setuju menjalin kontrak masa depan dengan Armenia untuk pengiriman peralatan militer guna memungkinkan Armenia mempertahankan diri.”
Menlu Prancis menambahkan, “Ada hal-hal (lain) yang dapat kami lakukan terhadap Armenia,” namun tidak memberikan rincian lebih lanjut.
Akhir pekan lalu, Menteri Pertahanan Prancis Sebastien Lecornu mengatakan kepada Franceinfo bahwa misi pertahanan yang baru dibentuk di Kedutaan Besar Prancis di Yerevan akan terlibat dalam aktivitas sehari-hari dengan angkatan bersenjata Armenia untuk “menilai kebutuhan mereka, khususnya dalam hal pertahanan dan perlindungan.”
Pembicaraan di Granada dijadwalkan berlangsung setelah Azerbaijan mengambil alih wilayah Nagorno-Karabakh yang disengketakan, sehingga memicu eksodus massal penduduk etnis Armenia setempat.
Wilayah tersebut memisahkan diri dari Azerbaijan pada tahun 1990-an, memicu sengketa wilayah yang berlangsung selama beberapa dekade dan menyebabkan Armenia mendukung Nagorno-Karabakh.
Pada tahun 2020, Azerbaijan memenangkan kembali sebagian besar wilayah Nagorno-Karabakh dalam pertempuran selama sebulan yang berakhir dengan gencatan senjata yang ditengahi Moskow dan pasukan penjaga perdamaian Rusia dikerahkan ke wilayah tersebut.
Sejak itu, pemerintahan Perdana Menteri Armenia Nikol Pashinyan berulang kali menegaskan kembali kedaulatan Azerbaijan atas Nagorno-Karabakh, hanya untuk menyalahkan Rusia atas kekalahan mereka dan mengajukan tawaran kepada NATO.
(sya)
Lihat Juga :
