Profil Thaksin Shinawatra, Mantan PM Thailand yang Dipenjara usai Pulang dari Pengasingan

Rabu, 23 Agustus 2023 - 14:21 WIB
loading...
A A A
Thaksin juga mendapat dukungan atas caranya menangani upaya bantuan tsunami setelah bencana Samudera Hindia tahun 2004, yang meluluhlantahkan sebagian wilayah barat daya Thailand.

Hal-hal lain tidak semudah itu. Dia harus menghadapi dampak dari penindasan pemerintah terhadap berita wabah flu burung, serta kritik atas kematian akibat kekerasan yang menewaskan lebih dari 2.500 orang selama tindakan keras terhadap narkoba pada tahun 2003.

Komisi Anti-Korupsi Thailand menemukan bahwa dia gagal mengumumkan seluruh kekayaannya, dan dia juga dikritik atas cara pemerintah menangani peningkatan kekerasan di wilayah selatan yang mayoritas penduduknya Muslim.

Namun setiap kali dia menghadapi tekanan, Thaksin tampak mampu mengatasi tantangan tersebut, dan dukungan dari para pendukung utamanya—para pemilih di pedesaan Thailand—tampaknya tidak terpengaruh.

Thaksin dan Kekacauan Politik


Keputusan keluarganya untuk menjual sahamnya di salah satu grup telekomunikasi terbesar Thailand, Shin Corp, yang menyebabkan kejatuhan Thaksin.

Penjualan tersebut, yang terjadi pada awal tahun 2006, menghasilkan keuntungan sebesar USD1,9 miliar bagi keluarga dan teman-temannya, membuat marah banyak warga perkotaan Thailand, yang mengeluh bahwa keluarga Thaksin menghindari membayar pajak dan menyerahkan kendali atas aset nasional yang penting kepada investor Singapura.

Di tengah demonstrasi jalanan berskala besar, Thaksin menyerukan pemilihan umum cepat pada bulan April 2006, yang secara efektif meminta lawannya untuk "berdiam diri atau diam".

Namun partai-partai oposisi utama memboikot pemilu tersebut dan banyak pemilih memilih untuk menyatakan "tidak ada suara".

Menghadapi ancaman protes lebih lanjut, Thaksin mengatakan dia akan mundur. Dia melakukannya selama beberapa minggu, tetapi kembali menjabat pada bulan Mei.

Pada bulan September tahun itu, setelah berbulan-bulan ketidakpastian politik, militer mengambil alih kekuasaan ketika perdana menteri berada di luar negeri.
Halaman :
Baca Berita Terkait Lainnya
Copyright © 2024 SINDOnews.com
All Rights Reserved
read/ rendering in 0.1213 seconds (0.1#10.140)