Mayoritas Rakyat Thailand Tolak Koalisi Pemerintahan dengan Dukungan Militer

BANGKOK - Sebagian besar warga Thailand tidak setuju dengan rencana utama pemerintah koalisi termasuk kelompok-kelompok yang didukung militer. Itu terungkap dalam sebuah jajak pendapat yang dirilis pada Minggu (20/8/2023).

Itu tepat dua hari menjelang pemungutan suara parlemen yang bertujuan untuk mengakhiri kebuntuan politik selama tiga bulan.

Survei yang dilaksanakan National Institute of Development Administration menyebutkan sekitar 64% dari 1.310 responden tidak setuju atau sama sekali tidak setuju dengan gagasan partai Pheu Thai membentuk "pemerintahan khusus" dengan saingan yang didukung militer.



Thailand berada di bawah pemerintahan sementara selama lima bulan dan menghadapi ketidakpastian yang berkepanjangan setelah pemenang pemilihan Mei, Partai Move Forward, dihalangi untuk membentuk pemerintahan oleh legislator konservatif yang bersekutu dengan militer yang merupakan pendukung monarki.

Partai terbesar kedua Pheu Thai, didirikan oleh keluarga miliarder mantan Perdana Menteri Thaksin Shinawatra yang mengasingkan diri, bulan ini mengambil alih upaya untuk membentuk pemerintahan.

Pheu Thai, yang akan mencalonkan taipan real estat Srettha Thavisin sebagai perdana menteri pada hari Selasa mendatang, membutuhkan dukungan lebih dari setengah badan legislatif bikameral, termasuk Senat yang ditunjuk militer.



Juga pada hari Selasa, Thaksin akan kembali ke Thailand, meskipun menghadapi hukuman penjara, kata putrinya, Paetongtarn Shinawatra, pada hari Sabtu.

Pemerintah Pheu Thai digulingkan oleh kudeta militer pada tahun 2006 dan 2014 - yang masing-masing menggulingkan Thaksin dan saudara perempuannya Yingluck Shinawatra - ketika kepentingan partai bentrok dengan elit uang lama yang kuat di negara itu dan militer royalis.

Jajak pendapat hari Minggu menemukan calon perdana menteri Paetongtarn sebagai perdana menteri pilihan dengan dukungan 38,6%, diikuti oleh Srettha dengan 36,6%.

Pheu Thai pada Kamis lalu mendapat dukungan dari saingannya Partai Persatuan Bangsa Thailand yang didukung militer. Seorang anggota parlemen dari partai pro-militer lainnya, Palang Pracharat, mengatakan bulan ini partainya akan mendukung Pheu Thai dalam upaya mengatasi kebuntuan yang berlarut-larut.