Serukan Kekhalifahan Islam, Majalah Turki Pro-Erdogan Panen Kecaman

Rabu, 29 Juli 2020 - 18:14 WIB
loading...
A A A
Oposisi sekuler memandang khotbah itu sebagai serangan terhadap Ataturk, yang mengubah bangunan itu menjadi museum sekuler pada 1934.

Ataturk menghapus kekhalifahan hampir 100 tahun yang lalu sebagai bagian dari rakit reformasi sekuler. Selama berabad-abad, Kekaisaran Ottoman telah "mengenakan jubah"khalifah, pemimpin dunia Muslim dan gelar yang diklaim oleh para penguasa sejak
kelahiran Islam pada abad ke-7.

Kaum konservatif religius Turki selalu melihat gerakan Ataturk sebagai sesuatu yang menentang persatuan umat Islam di seluruh dunia, karena di mata mereka, khalifah—seperti Paus di Vatikan—adalah wakil utama dari Islam yang hidup.

Bagi Ataturk, menghapus khilafah atau kekhalifahan sama halnya menghapuskan pusat kekuatan saingan di dalam negara, tetapi hukum yang diratifikasi oleh Majelis Nasional Agung Turki mengalihkan kekuasaannya ke parlemen itu sendiri daripada perdana menteri atau presiden.

Beberapa kubu Islamis Turki sejak itu mengatakan bahwa parlemen sekarang memiliki kekuatan untuk mendeklarasikan seorang khalifah baru, jika diinginkan.

Devlet Bahceli, politisi dari Partai Gerakan Nasionalis (MHP), salah satu sekutu utama Erdogan, juga menentang diskusi kekhalifahan dalam pidatonya awal pekan ini.

"Kasus ini telah ditutup," kata Bahceli, dalam pidatonya di depan kelompok parlementernya. “Kebangkitan kekhalifahan berarti konflik baru dan gangguan domestik yang tak terduga. Tidak ada yang berhak melakukannya."

Kemal Ozer, editor Gercek Hayat, mengatakan dalam serangkaian tweet bahwa kekhalifahan adalah persatuan umat Islam dan bukan lawan Republik Turki.

"Sebaliknya, ini adalah tanah yang akan memperkuat Turki," katanya. "Mengapa mereka yang menolak Uni Islam berjuang untuk menjadikan Turki bagian dari Uni Eropa?."

Namun, sebuah jajak pendapat yang dilakukan tahun lalu menunjukkan bahwa mayoritas warga Turki tidak terlalu bersemangat tentang kemungkinan kembalinya kekhalifahan. Hampir 59 persen dari 2.500 warga di 12 provinsi mengatakan penghapusan kekhalifahan adalah keputusan yang bagus.
Halaman :
Baca Berita Terkait Lainnya
Copyright © 2024 SINDOnews.com
All Rights Reserved
read/ rendering in 0.1390 seconds (0.1#10.140)