China Diduga Retas Jaringan Pertahanan Sensitif Jepang sejak 2020

TOKYO - Pada musim gugur tahun 2020, Badan Keamanan Nasional (NSA) Amerika Serikat (AS) membuat penemuan mengkhawatirkan, yakni peretas militer China telah meretas jaringan pertahanan rahasia sekutu strategis terpenting AS di Asia Timur, Jepang.

Mata-mata siber dari Tentara Pembebasan Rakyat China (PLA), menurut temuan tersebut, telah menyusup ke dalam sistem komputer paling sensitif di Negeri Sakura.

Dikutip dari The Washington Post, 8 Agustus 2023, para peretas memiliki akses mendalam, terus-menerus, dan tampaknya mengejar apa pun yang bisa mereka dapat—rencana, kemampuan, penilaian kekurangan militer. Laporan surat kabar tersebut mengutip tiga mantan pejabat senior AS, yang termasuk di antara 12 pejabat Washington dan Tokyo yang diwawancarai dengan syarat anonim.

"(Peretasannya) buruk, sangat buruk," ucap seorang mantan pejabat militer AS, yang mendapat pengarahan mengenai peristiwa tersebut, yang belum pernah dilaporkan sebelumnya ke pihak berwenang.

Baca Juga: Siap Tempur, 25 Pesawat dan 5 Kapal Perang China Dekati Taiwan

Jepang telah mengambil langkah-langkah untuk memperkuat jaringannya. Tetapi itu masih dianggap tidak cukup aman dari pengintaian China, yang menurut para pejabat, dapat menghambat skema berbagi intelijen yang lebih besar antara Pentagon dan Kementerian Pertahanan Jepang.

Penetrasi peretas China di tahun 2020 sangat mengganggu, sehingga Kepala NSA dan Komando Siber AS Jenderal Paul Nakasone dan, dan Matthew Pottinger yang saat itu menjabat sebagai Wakil Penasihat Keamanan Nasional Gedung Putih, bergegas pergi ke Tokyo. Mereka memberi pengarahan kepada menteri pertahanan di sana, yang sangat prihatin dan langsung memberi tahu perdana menteri.

Beijing, kata Nakasone dan Pottinger kepada para pejabat Jepang, telah menembus jaringan pertahanan Tokyo, menjadikannya salah satu peretasan paling merusak dalam sejarah modern Jepang.

Para pejabat Jepang terkejut, tetapi mengindikasikan mereka akan segera memeriksanya. Nakasone dan Pottinger terbang kembali ke AS. "Mengira mereka benar-benar telah menyampaikan informasi berharga," kata seorang mantan pejabat pertahanan senior yang menjelaskan masalah tersebut.

Kembali ke Washington, Donald Trump yang masih menjadi presiden AS saat itu sibuk menentang hasil pemilihan umum yang dimenangkan Joe Biden. Sejumlah pejabat senior memberi pengarahan kepada Jake Sullivan yang akan menjabat posisi penasihat keamanan nasional, dan pemerintahan Biden menghadapi banyak masalah setelah transisi dari Trump berakhir.

Di fase awal, pemerintahan Biden menghadapi dugaan peretasan besar oleh Rusia terhadap sejumlah jaringan agensi AS yang ditemukan selama pemerintahan Trump. Washington juga khawatir terhadap Jepang yang terlihat hanya berharap masalah peretasan China bisa hilang begitu saja dengan sendirinya.

Pada awal 2021, pemerintahan Biden mulai beroperasi sepenuhnya, dan sejumlah pejabat keamanan siber dan pertahanan AS kala itu menyadari bahwa masalah peretasan ini justru memburuk. Para peretas China ternyata masih berada dalam jaringan siber Jepang.

Sejak itu, di bawah pengawasan AS, Jepang telah mengumumkan bahwa mereka memperkuat keamanan jaringan, meningkatkan anggaran keamanan siber sepuluh kali lipat selama lima tahun ke depan, dan meningkatkan pasukan keamanan siber militer mereka empat kali lipat menjadi 4.000 orang.

Beijing, yang bertekad memproyeksikan kekuatan melintasi Pasifik barat—wilayah yang secara kontroversial diklaim sebagai bagian dari dominasi maritim bersejarah mereka—telah meningkatkan konfrontasi di wilayah tersebut. China telah menembakkan rudal balistik ke Zona Ekonomi Eksklusif Jepang pada Agustus lalu, setelah Ketua Dewan Perwakilan Rakyat AS saat itu; Nancy Pelosi, mengunjungi Taiwan, sebuah pulau demokrasi yang memerintah sendiri namun diklaim China.