5 Tugas Berat Komite Rekonsiliasi Palestina, Pertama dan Utama Adalah Melawan Agresi Israel

YERUSALEM - Faksi yang bertikai di Palestina membentuk komite rekonsiliasi. Itu bertujuan untuk mewujudkan pemerintahan Palestina yang demokratis dan represensatif dalam melawan agresi militer Israel.

Presiden Palestina Mahmoud Abbas mengumumkan "pembentukan sebuah komite untuk melanjutkan dialog ... mengakhiri perpecahan dan mencapai persatuan nasional Palestina". “Kita harus kembali ke satu negara, satu sistem, satu hukum dan satu tentara yang sah,” ujar Abbas.

Meskipun banyak pihak skeptis komite rekonsiliasi bisa bekerja dengan baik, tetapi itu merupakan suatu perjuangan untuk mewujudkan kemenangan melawan Israel.

Berikut adalah 5 tugas berat komite rekonsiliasi Palestina.

1. Melawan Agresi Israel

Foto/Reuters

Presiden Palestina Mahmoud Abbas meminta para pemimpin faksi Palestina untuk bersatu melawan "agresi Israel." Itu menjadi tugas utama komite rekonsiliasi yang harus dilaksanakan semua pihak.

"Kita harus memastikan persatuan nasional kita untuk melawan pendudukan, yang menargetkan hak dan kesucian kita serta keberadaan kita," kata Abbas, dilansir Anadolu. Dia menggambarkan serangan pendudukan Israel terhadap warga Palestina sebagai "agresi biadab."

2. Mengakhiri Perpecahan di Palestina

Foto/Reuters

Abbas juga menyebut pengambilalihan tanggung jawab pemerintah oleh Hamas di Gaza menyusul kemenangan gemilangnya dalam pemilu Palestina 2006 sebagai "kudeta tahun 2007". Dia menegaskan bahwa "perpecahan yang menimpa kita setelah itu harus diakhiri."

Abbas menekankan bahwa Organisasi Pembebasan Palestina (PLO) adalah "perwakilan tunggal dan sah rakyat Palestina", dan menyarankan semua pihak untuk tidak ragu-ragu tentang PLO dan agenda politik nasionalnya.

Sedangkan Kepala Biro Politik Hamas Ismail Haniyeh menyerukan agar Palestina mengambil kesempatan dari perpecahan saat ini di dalam Israel dan bersatu. Dia juga menyerukan penerapan rencana nasional yang efektif yang mampu menghadapi tantangan yang dipaksakan oleh pemerintah pendudukan Israel saat ini.

3. Mematuhi Legitimasi Internasional

Foto/Reuters

Bagi Abbas, salah satu prinsip dasar yang akan memastikan persatuan Palestina adalah "mematuhi legitimasi internasional dan perlawanan rakyat secara damai", dan hanya perlawanan damai yang berhasil.

Sedangkan Haniyeh menjelaskan bahwa komite rekonsiliasi tersebut harus didasarkan pada lima prinsip: penghentian Kesepakatan Oslo; mengakui bahwa perjuangan utama Palestina adalah melawan pendudukan Israel; mengakui bahwa rakyat Palestina telah memasuki tahap pembebasan nasional; merangkul kemitraan politik berdasarkan pemilihan yang demokratis; dan menegaskan kembali bahwa perjuangan Palestina adalah masalah nasional Arab, Islam dan kemanusiaan dengan Yerusalem sebagai intinya.

4. Pembentukan Parlemen dan Pemerintahan yang Demokratis

Foto/Reuters

Haniyeh meminta Abbas untuk mengakhiri "kolaborasi keamanan" dengan Israel dan "penangkapan politik".

Pemimpin Hamas itu juga mengatakan "parlemen baru yang inklusif harus dibentuk atas dasar pemilihan demokratis yang bebas".

Pakar politik Palestina Moukhaimer Abu Saada mengatakan kepada kantor berita AFP bahwa pembentukan komite itu bukanlah alasan untuk dirayakan.

“Cara terbaik untuk membunuh sesuatu adalah dengan membentuk komite untuk itu,” katanya, berbicara dari Gaza.

Dia mengatakan dia meragukan langkah itu akan menghasilkan kemajuan menuju “mengakhiri perpecahan atau menetapkan tanggal pemilihan Palestina”.

5. Menyelamatkan Rakyat Palestina

Foto/Reuters

Komite rekonsiliasi bertugas untuk menyelamatkan nyawa rakyat Palestina.

Komite itu dibentuk di tengah ekskalasi kekerasan dalam konflik Israel-Palestina, khususnya di Tepi Barat, yang diduduki Israel sejak perang Timur Tengah 1967.

Lebih dari 200 warga Palestina telah dibunuh oleh pasukan Israel tahun ini saja.

Para pejabat Palestina memperingatkan bahwa 2023 akan menjadi tahun paling mematikan bagi warga Palestina di Tepi Barat.