Sekjen PBB Usulkan Kesepakatan Baru pada Putin

MOSKOW - Sekretaris Jenderal PBB Antonio Guterres mengusulkan kepada Presiden Rusia Vladimir Putin agar Moskow setuju memperpanjang kesepakatan pemindahan biji-bijian dengan imbalan akses sebagian ke sistem pembayaran internasional SWIFT.

Reuters melaporkan hal itu pada Rabu (12/7/2023), mengutip sejumlah sumbernya.

Perjanjian yang difasilitasi PBB yang menyediakan ekspor biji-bijian yang aman melalui Laut Hitam akan berakhir pada hari Senin.

Rusia mengatakan pekan lalu bahwa pihaknya melihat "tidak ada alasan" untuk memperpanjang kesepakatan karena telah gagal memenuhi tujuan aslinya untuk mengarahkan biji-bijian ke negara-negara miskin, dan karena hak Moskow berdasarkan kesepakatan tersebut belum terpenuhi.

Rusia menginginkan bank pertaniannya, Rosselkhozbank, terhubung kembali ke SWIFT, tetapi seorang juru bicara UE mengatakan pada Mei bahwa pencabutan pembatasan terhadap bank-bank negara itu tidak masuk dalam agenda.

Ekspor makanan dan pupuk Rusia tidak dikenakan sanksi Barat. Moskow, bagaimanapun, telah menunjukkan pembatasan pembayaran, logistik, dan asuransi secara efektif menjadi penghalang pengiriman.

“Untuk mengatasi situasi ini, UE sekarang mempertimbangkan menghubungkan anak perusahaan Rosselkhozbank ke SWIFT untuk memungkinkan transaksi biji-bijian dan pupuk secara khusus,” ungkap laporan Reuters.



Menurut sumber badan tersebut, Guterres menyarankan kepada Presiden Putin agar Moskow memperpanjang kesepakatan biji-bijian Laut Hitam selama beberapa bulan, untuk memberikan waktu kepada Brussel menghubungkan anak perusahaan Rosselkhozbank dengan SWIFT.

Seorang juru bicara PBB mengatakan pada Rabu bahwa Sekretaris Jenderal telah mengirim surat kepada Putin yang mengusulkan cara memfasilitasi ekspor makanan dan pupuk Rusia dan untuk memastikan pengiriman biji-bijian Ukraina yang berkelanjutan. Meskipun demikian, tidak ada rincian lebih lanjut yang diberikan.

Kesepakatan biji-bijian awalnya ditandatangani pada 22 Juli 2022 dan dimaksudkan berlangsung selama tiga bulan.

Itu kemudian diperpanjang berkali-kali selama setahun terakhir, meskipun ada kekhawatiran yang berulang kali disuarakan Moskow atas kegagalannya memberikan manfaat apa pun yang disepakati untuk Rusia.