5 Kebijakan Volodymyr Zelensky selama Menjabat Presiden Ukraina

Namun dia mengatakan pemerintahnya telah mencari solusi mengenai legalisasi kemitraan sipil terdaftar di Ukraina sebagai bagian dari pekerjaan untuk membangun dan memastikan hak asasi manusia (HAM) dan kebebasan.

Seruan untuk memperkenalkan pernikahan sesama jenis di Ukraina telah dipercepat oleh perang, karena sejumlah orang LGBTQ (lesbian, gay, biseksual, transgender dan queer) bertugas di militer.

"Kode Keluarga Ukraina mendefinisikan bahwa keluarga adalah unit utama dan utama masyarakat. Keluarga terdiri dari orang-orang yang hidup bersama, dihubungkan oleh kehidupan bersama, memiliki hak dan kewajiban bersama. Menurut Konstitusi Ukraina, pernikahan didasarkan atas persetujuan bebas dari seorang wanita dan seorang pria (Pasal 51)," tulis Zelensky di situs web Kepresidenan Ukraina.

"Konstitusi Ukraina tidak dapat diubah selama darurat militer atau keadaan darurat (Pasal 157 Konstitusi Ukraina)," jelasnya.

Namun, Zelensky mengatakan dia akan bekerja dengan para menterinya untuk memastikan HAM dan kebebasan semua warga Ukraina.

2. Bantuan Barat Nyaris Tanpa Henti, tapi Pejabatnya Korupsi

Presiden Volodymyr Zelensky menjanjikan pemberantasan korupsi saat kampanye yang membuatnya sukses menjadi pemimpin Ukraina sekarang.

Ketika invasi Rusia ke Ukraina dimulai 24 Februari 2022, bantuan ekonomi dan militer dari negara-negara Barat terus mengalir nyaris tanpa henti ke Kyiv.

Namun, ironisnya, korupsi dilakukan oleh para pejabat pemerintah Zelenky.

Pada Mei 2023, Ketua Mahkamah Agung Ukraina Vsevolod Knyazev ditangkap karena menerima suap USD2,7 juta atau lebih dari Rp40 miliar.

Knyazev ditangkap Biro Antikorupsi Nasional Ukraina (NABU) yang kerja sama dengan Kantor Kejaksaan Khusus Antikorupsi (SAP).