Inggris Dihantui Kekurangan Air Akibat Gelombang Panas

LONDON - Permintaan air telah meningkat di Inggris , dan perusahaan air berjuang untuk memenuhinya, dengan beberapa bahkan menerapkan larangan pipa air untuk menghemat air.

Inggris saat ini menghadapi gelombang panas di awal musim panas, dan menunjukkan suhu hingga 6 derajat Celcius lebih hangat dari rata-rata bulan Juni ini.

Sebuah laporan dari Met Office, layanan cuaca nasional Inggris, menunjukkan bahwa ini juga bukan akhir, dengan kemungkinan cuaca panas yang luar biasa dua kali lipat dari rata-rata. Antara panas dan kurangnya hujan, warga Inggris menghadapi kekurangan air. Menurut Badan Lingkungan Hidup negara tersebut 1 dari 5 waduk berada di bawah normal atau sangat rendah. Perusahaan air terbesar di Inggris, Thames Water, adalah salah satu bagian dari masalahnya.

Thames Water diprivatisasi tiga dekade lalu. Sejak itu, ia telah membangun tumpukan utang 14 miliar poundsterling. Utang yang memberatkan ini mencegah pengeluaran infrastruktur yang diperlukan dalam sistem pengairan yang, di beberapa bagian, berusia 150 tahun.



Sistem usang ini mencegah penyimpanan air yang cukup dan menyebabkan kebocoran, membuang air yang berharga. Ada juga potensi pencemaran sumber air alami dengan cara pipa limbah bocor.

Awal tahun ini, Thames Water juga kehilangan CEO mereka, Sarah Bentley. Dilaporkan, sebagian dari keputusannya untuk mengundurkan diri berasal dari "kurangnya investasi selama beberapa dekade" yang menyebabkan banyak masalah perusahaan.

"Ada banyak pekerjaan yang dilakukan di belakang layar dengan Thames Water untuk memastikan pelanggan tidak terpengaruh," kata Rebecca Pow, wakil menteri luar negeri parlemen untuk kualitas dan ketahanan lingkungan, kepada House of Commons Parlemen Inggris, seperti dikutip dari IBT, Sabtu (1/7/2023).

Departemen Lingkungan, Pangan, dan Urusan Pedesaan Inggris; Departemen Keuangan, dan Otoritas Regulasi Layanan Air (Ofwat), saat ini sedang berdiskusi untuk memasukkan Thames Water ke dalam rezim administrasi khusus (SAR), menggunakan undang-undang yang disahkan pada tahun 2011.