Mali Minta PBB Tarik Misi Penjaga Perdamaian Tanpa Penundaan
loading...
Mali minta PBB tarik misi penjaga perdamaian tanpa penundaan. Foto/PBB
A
A
A
NEW YORK - Mali telah meminta PBB untuk menarik misi penjaga perdamaiannya dari negara itu tanpa penundaan, mencela kegagalannya untuk menanggapi tantangan keamanan.
Penguasa militer negara itu semakin memberlakukan pembatasan operasional pada penjaga perdamaian dan juga memutuskan aliansi lama Mali dengan bekas kekuatan kolonial Prancis.
Menteri Luar Negeri Mali, Abdoulaye Diop, yang merupakan bagian dari otoritas militer sementara Mali, mengatakan pada pertemuan Dewan Keamanan PBB bahwa pasukan penjaga perdamaian yang dikenal sebagai MINUSMA harus menarik pasukannya dari negara Afrika Barat itu.
“Pemerintah Mali menyerukan penarikan MINUSMA tanpa penundaan,” kata Diop.
“Namun, pemerintah bersedia bekerja sama dengan PBB dalam masalah ini,” tambahnya, menolak semua opsi untuk mengubah mandat misi seperti yang diusulkan Sekjen PBB seperti dikutip dari Al Jazeera, Sabtu (17/6/2023).
MINUSMA didirikan untuk membantu menstabilkan negara itu setelah pemberontakan Tuareg tahun sebelumnya yang menimbulkan pemberontakan yang berkelanjutan. Sementara pemberontak dipaksa mundur dari kekuasaan di kota-kota utara Mali dengan bantuan operasi militer yang dipimpin Prancis, mereka berkumpul kembali di padang pasir dan mulai melancarkan serangan terhadap tentara Mali dan sekutunya.
Frustrasi tentang meningkatnya ketidakamanan menyebabkan dua kudeta di Mali pada tahun 2020 dan 2021 dan pemerintah militer yang berkuasa semakin berselisih dengan MINUSMA dan sekutu internasional lainnya, termasuk Prancis.
“MINUSMA tampaknya telah menjadi bagian dari masalah dengan memicu ketegangan masyarakat yang diperburuk oleh tuduhan yang sangat serius yang sangat merusak perdamaian, rekonsiliasi, dan kohesi nasional di Mali,” kata Diop.
“Situasi ini menimbulkan rasa ketidakpercayaan di antara penduduk sehubungan dengan MINUSMA,” tambahnya, mencatat laporan yang memberatkan baru-baru ini oleh Komisaris Tinggi PBB untuk Hak Asasi Manusia tentang operasi anti-pemberontakan di Moura pada Maret 2022.
Penguasa militer negara itu semakin memberlakukan pembatasan operasional pada penjaga perdamaian dan juga memutuskan aliansi lama Mali dengan bekas kekuatan kolonial Prancis.
Menteri Luar Negeri Mali, Abdoulaye Diop, yang merupakan bagian dari otoritas militer sementara Mali, mengatakan pada pertemuan Dewan Keamanan PBB bahwa pasukan penjaga perdamaian yang dikenal sebagai MINUSMA harus menarik pasukannya dari negara Afrika Barat itu.
“Pemerintah Mali menyerukan penarikan MINUSMA tanpa penundaan,” kata Diop.
“Namun, pemerintah bersedia bekerja sama dengan PBB dalam masalah ini,” tambahnya, menolak semua opsi untuk mengubah mandat misi seperti yang diusulkan Sekjen PBB seperti dikutip dari Al Jazeera, Sabtu (17/6/2023).
MINUSMA didirikan untuk membantu menstabilkan negara itu setelah pemberontakan Tuareg tahun sebelumnya yang menimbulkan pemberontakan yang berkelanjutan. Sementara pemberontak dipaksa mundur dari kekuasaan di kota-kota utara Mali dengan bantuan operasi militer yang dipimpin Prancis, mereka berkumpul kembali di padang pasir dan mulai melancarkan serangan terhadap tentara Mali dan sekutunya.
Frustrasi tentang meningkatnya ketidakamanan menyebabkan dua kudeta di Mali pada tahun 2020 dan 2021 dan pemerintah militer yang berkuasa semakin berselisih dengan MINUSMA dan sekutu internasional lainnya, termasuk Prancis.
“MINUSMA tampaknya telah menjadi bagian dari masalah dengan memicu ketegangan masyarakat yang diperburuk oleh tuduhan yang sangat serius yang sangat merusak perdamaian, rekonsiliasi, dan kohesi nasional di Mali,” kata Diop.
“Situasi ini menimbulkan rasa ketidakpercayaan di antara penduduk sehubungan dengan MINUSMA,” tambahnya, mencatat laporan yang memberatkan baru-baru ini oleh Komisaris Tinggi PBB untuk Hak Asasi Manusia tentang operasi anti-pemberontakan di Moura pada Maret 2022.
Explore More