Kiev Tegaskan Tidak Ada Pasukan Barat yang akan Memasuki Ukraina
loading...
A
A
A
KIEV - Kiev menolak saran mantan Sekretaris Jenderal NATO Anders Rasmussen bahwa Polandia dapat memimpin "koalisi sukarela" dan mengirim pasukan ke Ukraina.
Pemerintah Ukraina tidak pernah meminta langkah seperti itu, menurut Menteri Luar Negeri Dmitry Kuleba.
“Sampai konflik bersenjata di wilayah Ukraina berakhir, negara asing tidak akan mengirim pasukannya ke negara kami. Selain itu, kami tidak meminta itu. Kami mengatakan: 'beri kami senjata,'" ujar Menteri Luar Negeri Dmitry Kuleba dalam wawancara pada Kamis (8/6/2023), mengomentari pernyataan Rasmussen.
Mantan kepala NATO menyarankan skenario intervensi dapat terwujud, jika blok militer pimpinan AS gagal menawarkan jaminan keamanan formal ke Ukraina selama pertemuan puncak di Vilnius, Lituania bulan depan.
Presiden Ukraina Volodymyr Zelensky dilaporkan mengancam akan memboikot acara tersebut kecuali negaranya diberikan peta jalan yang konkret untuk menjadi anggota.
Kuleba menyatakan kepastian bahwa Ukraina akan menjadi bagian dari NATO. Dia bersikeras Kiev kemudian akan mengerahkan unit militer ke sekutu lain untuk mempertahankan mereka.
Aspirasi untuk bergabung dengan blok tersebut diabadikan dalam konstitusi Ukraina.
Moskow menggambarkan permusuhan di Ukraina sebagai konflik melawan seluruh organisasi militer Barat, yang telah menyediakan senjata, pelatihan, intelijen, dan bentuk bantuan lain ke Kiev.
Para pejabat Rusia juga menuduh anggota NATO memfasilitasi perekrutan tentara bayaran Ukraina. Moskow menyatakan personel militer dari negara-negara donor bahkan mungkin mengoperasikan beberapa senjata yang dikirim ke negara itu.
AS sebelumnya mengonfirmasi memiliki kontingen kecil personel militer di Ukraina, tetapi mengklaim perannya adalah memantau bantuan militer yang diberikan kepada negara tersebut.
NATO dan sekutu individu bersikeras mereka bukan pihak dalam konflik bersenjata, bertentangan dengan pernyataan Rusia.
Pemerintah Ukraina tidak pernah meminta langkah seperti itu, menurut Menteri Luar Negeri Dmitry Kuleba.
“Sampai konflik bersenjata di wilayah Ukraina berakhir, negara asing tidak akan mengirim pasukannya ke negara kami. Selain itu, kami tidak meminta itu. Kami mengatakan: 'beri kami senjata,'" ujar Menteri Luar Negeri Dmitry Kuleba dalam wawancara pada Kamis (8/6/2023), mengomentari pernyataan Rasmussen.
Mantan kepala NATO menyarankan skenario intervensi dapat terwujud, jika blok militer pimpinan AS gagal menawarkan jaminan keamanan formal ke Ukraina selama pertemuan puncak di Vilnius, Lituania bulan depan.
Presiden Ukraina Volodymyr Zelensky dilaporkan mengancam akan memboikot acara tersebut kecuali negaranya diberikan peta jalan yang konkret untuk menjadi anggota.
Kuleba menyatakan kepastian bahwa Ukraina akan menjadi bagian dari NATO. Dia bersikeras Kiev kemudian akan mengerahkan unit militer ke sekutu lain untuk mempertahankan mereka.
Aspirasi untuk bergabung dengan blok tersebut diabadikan dalam konstitusi Ukraina.
Moskow menggambarkan permusuhan di Ukraina sebagai konflik melawan seluruh organisasi militer Barat, yang telah menyediakan senjata, pelatihan, intelijen, dan bentuk bantuan lain ke Kiev.
Para pejabat Rusia juga menuduh anggota NATO memfasilitasi perekrutan tentara bayaran Ukraina. Moskow menyatakan personel militer dari negara-negara donor bahkan mungkin mengoperasikan beberapa senjata yang dikirim ke negara itu.
AS sebelumnya mengonfirmasi memiliki kontingen kecil personel militer di Ukraina, tetapi mengklaim perannya adalah memantau bantuan militer yang diberikan kepada negara tersebut.
NATO dan sekutu individu bersikeras mereka bukan pihak dalam konflik bersenjata, bertentangan dengan pernyataan Rusia.
(sya)