Pertempuran Berlanjut di Khartoum, Tentara Sudan Bentrok Hebat dengan RSF
loading...
Pertempuran Berlanjut di Khartoum, Tentara Sudan Bentrok Hebat dengan RSF. FOTO/Anadolu Agency
A
A
A
KHARTOUM - Pertempuran kembali meletus antara Angkatan Bersenjata Sudan (SAF) dan kelompok paramiliter Pasukan Dukungan Cepat (RSF) pada Jumat (2/6/2023) di ibu kota Sudan, Khartoum . Bentrok pecah sehari setelah penangguhan negosiasi di kota Jeddah, Saudi, antara kedua belah pihak.
Saksi mata mengatakan kepada Anadolu Agency, bahwa bentrokan hebat terjadi di kota Omdurman, sebelah barat Khartoum. Serangan pesawat militer dan pengeboman artileri berlanjut di daerah selatan Khartoum juga, menurut saksi mata.
“Bentrokan masih terjadi di sekitar kamp Tiba, markas RSF terbesar, di selatan ibu kota Sudan,” jelas saksi mata pertempuran.
Gencatan senjata tujuh hari yang ditengahi oleh Arab Saudi dan Amerika Sertikat antara kedua belah pihak berakhir pada hari Senin. Saingan yang berkonflik setuju untuk memperpanjang perjanjian selama lima hari lagi, tetapi pembicaraan damai terhenti pada hari Rabu ketika SAF mengumumkan penarikannya, mengklaim RSF gagal menerapkan "salah satu ketentuan perjanjian dan terus melanggar gencatan senjata."
Keputusan itu diambil saat bentrokan sengit meletus antara militer dan pejuang RSF di ibu kota nasional Khartoum dan El-Obeid, ibu kota negara bagian Kordofan Utara.
AS mengumumkan pada hari Kamis, gelombang awal sanksi yang menargetkan para aktor di Sudan setelah pembicaraan antara militer Sudan dan pasukan paramiliter lawan gagal.
Kekerasan baru-baru ini di Sudan telah menyebabkan sedikitnya 863 warga sipil tewas dan ribuan lainnya cedera sejak 15 April, kata Sindikat Dokter Sudan. Organisasi Internasional untuk Migrasi (IOM) memperkirakan bahwa lebih dari satu juta orang telah mengungsi secara internal akibat konflik tersebut.
Ketidaksepakatan telah muncul dalam beberapa bulan terakhir antara tentara dan RSF atas integrasi kelompok paramiliter ke dalam angkatan bersenjata, syarat utama perjanjian transisi Sudan dengan kelompok-kelompok politik.
Sudan tidak memiliki pemerintahan yang berfungsi sejak Oktober 2021 ketika militer membubarkan pemerintahan transisi Perdana Menteri Abdalla Hamdok dan menyatakan keadaan darurat dalam sebuah langkah yang dikecam oleh kekuatan politik sebagai "kudeta".
Saksi mata mengatakan kepada Anadolu Agency, bahwa bentrokan hebat terjadi di kota Omdurman, sebelah barat Khartoum. Serangan pesawat militer dan pengeboman artileri berlanjut di daerah selatan Khartoum juga, menurut saksi mata.
“Bentrokan masih terjadi di sekitar kamp Tiba, markas RSF terbesar, di selatan ibu kota Sudan,” jelas saksi mata pertempuran.
Gencatan senjata tujuh hari yang ditengahi oleh Arab Saudi dan Amerika Sertikat antara kedua belah pihak berakhir pada hari Senin. Saingan yang berkonflik setuju untuk memperpanjang perjanjian selama lima hari lagi, tetapi pembicaraan damai terhenti pada hari Rabu ketika SAF mengumumkan penarikannya, mengklaim RSF gagal menerapkan "salah satu ketentuan perjanjian dan terus melanggar gencatan senjata."
Keputusan itu diambil saat bentrokan sengit meletus antara militer dan pejuang RSF di ibu kota nasional Khartoum dan El-Obeid, ibu kota negara bagian Kordofan Utara.
AS mengumumkan pada hari Kamis, gelombang awal sanksi yang menargetkan para aktor di Sudan setelah pembicaraan antara militer Sudan dan pasukan paramiliter lawan gagal.
Kekerasan baru-baru ini di Sudan telah menyebabkan sedikitnya 863 warga sipil tewas dan ribuan lainnya cedera sejak 15 April, kata Sindikat Dokter Sudan. Organisasi Internasional untuk Migrasi (IOM) memperkirakan bahwa lebih dari satu juta orang telah mengungsi secara internal akibat konflik tersebut.
Ketidaksepakatan telah muncul dalam beberapa bulan terakhir antara tentara dan RSF atas integrasi kelompok paramiliter ke dalam angkatan bersenjata, syarat utama perjanjian transisi Sudan dengan kelompok-kelompok politik.
Sudan tidak memiliki pemerintahan yang berfungsi sejak Oktober 2021 ketika militer membubarkan pemerintahan transisi Perdana Menteri Abdalla Hamdok dan menyatakan keadaan darurat dalam sebuah langkah yang dikecam oleh kekuatan politik sebagai "kudeta".
(esn)
Lihat Juga :
