Butuh Persenjataan, Sudan Tawarkan Pangkalan Militer di Laut Merah kepada Rusia
Rabu, 03 Desember 2025 - 19:30 WIB
loading...
Sudan tawarkan pangkalan militer di Laut Merah kepada Rusia. Foto/X/@igorsushko
A
A
A
MOSKOW - Pemerintah Sudan menawarkan pangkalan angkatan laut pertamanya di Afrika kepada Rusia, dengan imbalan persenjataan. Sementara militer terus memerangi Pasukan Dukungan Cepat (RSF), milisi pemberontak yang awalnya didukung Moskow.
Perjanjian tersebut akan mencakup pendirian pangkalan angkatan laut Rusia di Pelabuhan Sudan di Laut Merah, atau fasilitas lain, yang akan menampung 300 personel dan berlabuh hingga empat kapal angkatan laut, termasuk yang bertenaga nuklir, menurut pejabat Sudan yang berbicara kepada The Wall Street Journal.
Pemerintah Rusia juga akan memenangkan konsesi pertambangan di Sudan, sementara militer Sudan, sebagai imbalannya, akan mendapatkan akses ke sistem antipesawat serta perangkat keras militer lainnya dengan harga istimewa.
Melansir The New Arab, para pejabat militer mengatakan peralatan tersebut dibutuhkan untuk perang melawan RSF, mengingat pertempuran berdarah antara kedua belah pihak telah berlangsung sejak April 2023 dan menewaskan puluhan ribu warga sipil.
Kesepakatan semacam itu dapat menimbulkan masalah dengan Uni Eropa dan AS, catat para pejabat, terkait hubungan Rusia yang tegang dengan Barat akibat invasinya ke Ukraina.
Perjanjian tersebut akan mencakup pendirian pangkalan angkatan laut Rusia di Pelabuhan Sudan di Laut Merah, atau fasilitas lain, yang akan menampung 300 personel dan berlabuh hingga empat kapal angkatan laut, termasuk yang bertenaga nuklir, menurut pejabat Sudan yang berbicara kepada The Wall Street Journal.
Pemerintah Rusia juga akan memenangkan konsesi pertambangan di Sudan, sementara militer Sudan, sebagai imbalannya, akan mendapatkan akses ke sistem antipesawat serta perangkat keras militer lainnya dengan harga istimewa.
Melansir The New Arab, para pejabat militer mengatakan peralatan tersebut dibutuhkan untuk perang melawan RSF, mengingat pertempuran berdarah antara kedua belah pihak telah berlangsung sejak April 2023 dan menewaskan puluhan ribu warga sipil.
Kesepakatan semacam itu dapat menimbulkan masalah dengan Uni Eropa dan AS, catat para pejabat, terkait hubungan Rusia yang tegang dengan Barat akibat invasinya ke Ukraina.
Lihat Juga :
