8 Negara Ini Memberikan Kesempatan Warga Berstatus Dwi-kewarganegaraan Jadi Presiden

JAKARTA - Efek globalisasi terus berlanjut di mana banyak negara kini mengaku warga dengan status dwi-kewarganegaraan bisa menjadi presiden atau perdana menteri (PM). Itu dikarenakan pemimpin membutuhkan pengalaman global dan keahlian yang diakui komunitas internasional.

Tren banyak negara yang mulai tidak mempertimbangkan nasionalisme menjadikan posisi kepemimpinan bisa dipegang dengan syarat adanya tanggung jawab.

Tapi, memang tak banyak negara mengakui warga dwi-kewarganegaraan atau pun warga naturalisasi untuk maju dan memiliki hak sebagai presiden. Namun, tetap saja ada negara yang memberikan kesempatan bagi pemegang paspor kedua untuk bisa menjabat sebagai pemimpin tertinggi.

Berikut adalah 8 negara di mana kamu bisa menjadi presiden, meskipun kamu tidak lahir di negara tersebut dan berstatus dwi-kewarganegaraan.



1. Armenia


Foto/Reuters

Sejak 2007, Armenia memberikan kesempatan bagi warga dengan dwi-kewarganegaraan atau warga naturalisasi bisa menjadi
presiden. Armedia, seperti kebanyakan negara Eropa lainnya, untuk bisa mendapatkan kewarganegaraan dengan prinsip jus sanguinis atau berdasarkan darah.

Dengan begitu, meskipun kamu lahir di mana pun, tetapi orang tua adalah warga Armenia, maka kamu bisa mendapatkan status kewarganegaraan Armedia.

Untuk bisa menjadi warga naturalisasi, warga harus tinggal di Armeria selama tiga tahun dan mengetahui bahwa negara tersebut. Hingga pada 2007, Armenia yang memiliki dua kewarganegaraan bisa menjadi presiden. Namun, mereka harus tinggal selama 10 tahun di negara tersebut.