Australia Rilis Tinjauan Pertahanan Strategis Baru untuk jadi Lebih Mandiri

Senin, 24 April 2023 - 21:01 WIB
loading...
Australia Rilis Tinjauan...
Tentara dari Brigade ke-3 Angkatan Darat Australia selama pendaratan serangan amfibi di Pantai Langham saat latihan militer bersama Talisman Saber di Queensland, timur laut Australia, pada Juli 2017. Foto/REUTERS
A A A
CANBERRA - Pemerintah Australia merilis versi publik dari Defense Strategic Review (DSR) baru negara itu. Di dalamnya, Canberra menetapkan agenda untuk reformasi yang ambisius, tetapi perlu, pada postur dan struktur militer.

Perdana Menteri (PM) Australia Anthony Albanese menyebut peninjauan itu sebagai "pekerjaan paling signifikan yang telah dilakukan sejak Perang Dunia Kedua."

“Ini menunjukkan dunia di mana tantangan terhadap keamanan nasional kita selalu berkembang. Kita tidak bisa mundur dari asumsi lama. Kita harus membangun kekuatan keamanan kita dengan berusaha membentuk masa depan daripada menunggu masa depan membentuk kita,” papar dia kepada reporter.

Menurutnya, penerapan DSR akan membantu Australia menjadi “lebih mandiri, lebih siap, dan lebih aman di tahun-tahun mendatang.”

Dokumen tersebut menguraikan setidaknya enam “area prioritas untuk tindakan segera”, termasuk pengembangan kemampuan kapal selam bertenaga nuklir Australia dan kapasitas serangan jarak jauh, mempercepat integrasi teknologi baru ke dalam militer, retensi dan rekrutmen tenaga kerja pertahanan, ditambah peningkatan kerja sama strategis antara Canberra dan mitra utamanya di Indo-Pasifik.



Peninjauan tersebut menyerukan transformasi cepat Angkatan Pertahanan Australia (ADF), yang akan memperoleh kemampuan menyerang target lebih dari 500 km jauhnya, naik dari jangkauan 40 km saat ini.

Selain mempertahankan Australia dan wilayah sekitarnya, ADF akan diminta “mencegah melalui penangkalan setiap upaya musuh untuk memproyeksikan kekuatan melawan Australia melalui pendekatan utara kami,” demikian menurut DSR.

Secara terpisah, tinjauan tersebut mengklaim Amerika Serikat (AS) bukan lagi "pemimpin unipolar Indo-Pasifik".

Dokumen itu menambahkan, persaingan ketat antara AS dan China menentukan kawasan tersebut dan persaingan kekuatan besar membawa "potensi konflik".
Halaman :
Dapatkan berita terkini dan kejutan menarik dari SINDOnews.com, Klik Disini untuk mendaftarkan diri anda sekarang juga!
Baca Berita Terkait Lainnya
Copyright © 2024 SINDOnews.com
All Rights Reserved
read/ rendering in 0.1256 seconds (0.1#10.140)