Konflik Sudan Memanas: Militer Bombardir Basis RSF, 97 Warga Sipil Terbunuh

KHARTOUM - Angkatan Bersenjata Sudan membombardir basis pasukan paramiliter Rapid Support Forces (RSF) dalam perebutan kekuasaan berdarah. Sementara itu, kelompok dokter pada Senin (17/4/2023), mengonfirmasi bahwa 97 warga sipil tewas dan 365 lainnya terluka sejak pertempuran dimulai pekan lalu.

Pertempuran pecah pada hari Sabtu lalu antara unit-unit militer yang setia kepada Jenderal Abdel Fattah al-Burhan, kepala Dewan Pemerintahan Transisi Sudan, dan kelompok paramiliter RSF yang dipimpin oleh Jenderal Mohamed Hamdan Dagalo alias Hemedti, yang merupakan wakil kepala Dewan.

Itu adalah konflik pertama sejak kedua jenderal itu bergabung untuk menggulingkan Presiden Omar Hassan al-Bashir pada 2019 dan dipicu oleh ketidaksepakatan atas integrasi RSF ke dalam militer sebagai bagian dari transisi menuju pemerintahan sipil.

Misi PBB di Sudan mengatakan Jenderal Burhan dan Jenderal Hemedti menyepakati jeda pertempuran selama tiga jam mulai pukul 16.00 sore waktu setempat untuk memungkinkan evakuasi kemanusiaan yang diusulkan oleh PBB.

Namun, kesepakatan itu diabaikan secara luas setelah periode relatif tenang yang singkat.



Saat malam tiba, penduduk melaporkan ledakan artileri dan deru pesawat tempur di distrik Kafouri di Bahri, yang menjadi basis RSF, di seberang sungai Nil dari Ibu Kota Sudan; Khartoum.

Saksi mata mengatakan kepada Reuters bahwa militer memperbarui serangan udara di basis RSF di Omdurman, kota kembar Khartoum di seberang Sungai Nil, dan distrik Kafouri dan Sharg el-Nil di Bahri yang berdekatan, membuat para serdadu RSF kocar-kacir.

Amerika Serikat, China, Rusia, Mesir, Arab Saudi, Dewan Keamanan PBB, Uni Eropa dan Uni Afrika telah mengimbau untuk segera mengakhiri permusuhan yang mengancam memperburuk ketidakstabilan di wilayah yang lebih luas yang sudah bergejolak.

Upaya tetangga dan badan regional untuk mengakhiri kekerasan diintensifkan pada hari Minggu. Mesir menawarkan untuk menengahi, dan Otoritas Antarpemerintah untuk Pembangunan Afrika berencana mengirim Presiden Kenya, Sudan Selatan dan Djibouti sesegera mungkin untuk mendamaikan kelompok-kelompok Sudan yang berkonflik.