Netanyahu Tak Jadi Pecat Menteri Pertahanan Israel, Ini Alasannya

TEL AVIV - Perdana Menteri (PM) Israel Benjamin Netanyahu mengatakan pada Senin (10/4/2023) bahwa dia akan membiarkan Menteri Pertahanan Yoav Gallant tetap berada di posisinya mengingat krisis keamanan yang meningkat.

Pernyataan itu mencabut keputusan sebelumnya untuk memecat Gallant yang kemudian memicu protes dan meningkatkan kritik di luar negeri.

Netanyahu mengatakan dia dan Gallant telah menyelesaikan ketidaksepakatan mereka atas seruan publik Gallant bulan lalu untuk menghentikan rencana perombakan peradilan yang memecah belah pemerintah.

Gallant menganggap reformasi peradilan telah menjadi ancaman bagi keamanan Israel.

Pekan lalu Netanyahu mengumumkan dia akan menunda pemecatan itu.

"Saya telah memutuskan melupakan perbedaan kami," ujar Netanyahu pada konferensi pers Senin. Dia mengatakan keduanya telah bekerja sama dengan erat selama dua pekan terakhir.



Seorang turis Italia tewas dan lima orang terluka saat satu mobil menabrak mereka di Tel Aviv pada Jumat. Kejadian itu beberapa jam setelah dua saudari perempuan Israel dan ibu mereka tewas dalam serangan penembakan di Tepi Barat.

Serangan itu terjadi setelah malam serangan lintas perbatasan di Gaza dan Lebanon. Kondisi itu menambah ketegangan Israel dan Palestina setelah penyerbuan polisi Israel di Masjid Al-Aqsa Yerusalem.

Ketegangan mengancam akan melebar ketika Israel menanggapi rentetan roket dengan menghantam sasaran yang terkait dengan kelompok Islam Hamas di Gaza dan Lebanon selatan. Namun pertempuran memasuki jeda pada Jumat.

Satu jajak pendapat hari Minggu, dari Channel 13 News Israel, menunjukkan Partai Likud Netanyahu akan kehilangan lebih dari sepertiga kursinya jika pemilu diadakan sekarang, dan Netanyahu akan gagal memperoleh suara mayoritas dengan mitra koalisi sayap kanannya.

"Saya tidak terganggu oleh jajak pendapat itu," papar Netanyahu kepada wartawan.

Perdana menteri mengatakan hubungan dengan Amerika Serikat, yang tampak tegang karena perombakan peradilan yang direncanakan pemerintah, tetap "erat" dan kedua negara menikmati kerja sama keamanan dan intelijen.

Pemerintah Netanyahu menghentikan undang-undang tentang perombakan peradilan untuk memungkinkan diskusi kompromi dengan partai-partai oposisi setelah berminggu-minggu protes nasional.