Coba Bendung Pengaruh China di Pasifik, AS Buka Kedubes di Vanuatu

WASHINGTON - Amerika Serikat (AS) berencana membuka kedutaan besar di negara kepulauan Pasifik Selatan, Vanuatu , kata Departemen Luar Negeri AS, Jumat (31/3/2023). Ini merupakan langkah terbaru Washington untuk meningkatkan kehadiran diplomatiknya di Pasifik guna melawan pengaruh China yang semakin meningkat.

“Konsisten dengan strategi Indo-Pasifik AS, kehadiran diplomatik permanen di Vanuatu akan memungkinkan Pemerintah AS memperdalam hubungan dengan pejabat dan masyarakat Ni-Vanuatu,” kata Departemen Luar Negeri AS dalam sebuah pernyataan, seperti dikutip dari Reuters.



“Mendirikan Port Vila Kedutaan Besar AS akan memfasilitasi bidang kerjasama bilateral potensial dan bantuan pembangunan, termasuk upaya untuk mengatasi krisis iklim,” lanjut pernyataan itu.

AS memiliki hubungan diplomatik dengan Vanuatu, yang berpenduduk 319.000 jiwa yang tersebar di 80 pulau, namun saat ini diwakili oleh diplomat yang berbasis di New Guinea.

AS membuka kembali kedutaannya di Kepulauan Solomon tahun ini setelah absen selama 30 tahun dan pengumuman Departemen Luar Negeri terbaru mengikuti kunjungan bulan ini ke wilayah tersebut, termasuk Vanuatu, oleh koordinator Indo-Pasifik AS Kurt Campbell.

Kedutaan besar AS lainnya direncanakan di negara-negara pulau Pasifik Kiribati dan Tonga. Terlepas dari dorongan diplomatik, Kepulauan Solomon bulan ini mengumumkan telah memberikan kontrak bernilai jutaan dolar kepada perusahaan negara China untuk meningkatkan pelabuhan internasional di Honiara.



AS dan sekutu regionalnya memiliki kekhawatiran bahwa China memiliki ambisi untuk membangun pangkalan angkatan laut di wilayah tersebut sejak Kepulauan Solomon mencapai pakta keamanan dengan Beijing tahun lalu.

Washington juga telah bekerja untuk memperbarui perjanjian dengan Kepulauan Marshall, Palau, dan Negara Federasi Mikronesia (FSM) di mana ia mempertahankan tanggung jawab atas pertahanan pulau-pulau itu dan mendapatkan akses eksklusif ke sebagian besar wilayah Pasifik.

Pemerintahan Biden mencari lebih dari USD7 miliar selama dua dekade berikutnya untuk bantuan ekonomi ke tiga negara, kata Departemen Luar Negeri pekan lalu, dana dipandang sebagai kunci untuk melindungi mereka dari pengaruh China yang berkembang.