Inggris Tuduh Presiden Suriah Bangun Kembali Persediaan Senjata Kimia

NEW YORK - Pemerintah Inggris pada Selasa (7/2/2023), menuduh Presiden Suriah Bashar Assad mengisi kembali gudang senjata kimia rezimnya. Menurut Inggris, Assad melakukan itu setidaknya selama lima tahun terakhir.

Barbara Woodward, perwakilan tetap Inggris untuk PBB, mengatakan kepada Dewan Keamanan PBB, bahwa negaranya “sangat prihatin bahwa rezim Assad telah bekerja secara aktif untuk membangun kembali persediaan senjata kimianya, setidaknya sejak 2018.



“Ini merupakan pelanggaran mencolok terhadap kewajibannya (berdasarkan) Konvensi Senjata Kimia,” kata Woodward, seperti dikutip dari Arab News.

Tuduhannya datang selama pertemuan dewan untuk membahas implementasi Resolusi 2118. Itu mengikuti laporan terbaru oleh Organisasi Pelarangan Senjata Kimia, pengawas yang bertanggung jawab untuk mengimplementasikan KSK, yang menyimpulkan ada cukup bukti untuk menyimpulkan bahwa serangan kimia di kota Douma pada April 2018 dilakukan oleh Angkatan Udara Arab Suriah.

Resolusi 2118 dengan suara bulat diadopsi pada September 2013, menyusul penyelidikan PBB yang mengonfirmasi penggunaan senjata kimia terhadap warga sipil selama serangan di pinggiran kota Damaskus.



Perjanjian itu memerintahkan rezim Suriah untuk menghancurkan persediaan senjata kimianya pada pertengahan 2014, dan menetapkan tindakan hukuman yang akan diberlakukan jika tidak patuh. Itu juga melarang Suriah menggunakan, mengembangkan, memproduksi, memperoleh, menimbun atau menyimpan senjata kimia, atau mentransfernya ke negara lain atau aktor non-negara.

Pada bulan Oktober 2013, Suriah menyerahkan kepada OPCW deklarasi awal resmi program senjata kimianya, termasuk rencana penghancuran persediaannya.

Sementara itu, Fernando Arias, Direktur Jenderal OPCW pada hari Selasa memberi pengarahan kepada dewan tentang laporan terbaru oleh Tim Investigasi dan Identifikasi organisasi tersebut. Dia mengatakan ada "alasan yang masuk akal" untuk percaya bahwa Angkatan Udara Arab Suriah bertanggung jawab atas serangan kimia di Douma lima tahun lalu.