Trump Janji Damaikan Rusia dan Ukraina dalam 24 Jam, Kritik Habis Ketidakmampuan Biden

WASHINGTON - Mantan Presiden Amerika Serikat (AS) Donald Trump mengklaim jika terpilih lagi, dia dapat dengan cepat menengahi penyelesaian perdamaian antara Rusia dan Ukraina.

Janji itu diungkapkan pada acara kampanye di New Hampshire pada Sabtu (28/1/2023). Dia juga mengecam habis-habisan kebijakan luar negeri Presiden AS Joe Biden.

“Melalui kelemahan dan ketidakmampuan, Joe Biden telah membawa kita ke ambang Perang Dunia III,” ungkap Trump.

Dia bersumpah untuk "mengembalikan perdamaian melalui kekuatan". Menurut dia, konflik bersenjata antara Moskow dan Kiev tidak akan terjadi seandainya dia masih menjabat.

"Kepribadian saya membuat kita keluar dari perang. Jika saya presiden, tidak akan ada perang dengan Rusia di Ukraina," tegas dia.



“Bahkan sekarang, terlepas dari banyaknya korban jiwa dan kehancuran sebagian besar negara itu (Ukraina), saya akan memiliki kesepakatan damai … dalam 24 jam,” papar dia.

Pernyataan itu muncul karena beberapa Republikan mempertanyakan apakah jumlah bantuan militer AS ke Ukraina saat ini sudah sesuai.

Pada Jumat, empat anggota DPR dari Partai Republik mengirim surat kepada Biden dan Menteri Pertahanan Lloyd Austin yang mengungkapkan keprihatinan atas keputusan Washington menyediakan tank M1 Abrams kepada Kiev.



Pejabat Ukraina telah mengatakan di masa lalu bahwa negosiasi perdamaian dengan Moskow hanya dapat terjadi jika Rusia menyerahkan wilayahnya yang baru digabungkan.

Presiden Ukraina Volodymyr Zelensky menandatangani dekrit tahun lalu yang menyatakan "ketidakmungkinan" bernegosiasi dengan Presiden Rusia Vladimir Putin.

Zelensky menegaskan kembali pada Rabu bahwa dia tidak tertarik bertemu dengan Putin.

Moskow, sementara itu, telah berulang kali menyebut persyaratan Ukraina tidak dapat diterima.

Menteri Luar Negeri Rusia Sergey Lavrov mengatakan akhir bulan lalu bahwa kepemimpinan Ukraina didominasi oleh "Russophobes yang kurang ajar" dan tidak mampu bernegosiasi.

Rusia meluncurkan operasi militer di Ukraina pada akhir Februari, mengutip kebutuhan melindungi rakyat Donbass dan kegagalan Kiev mengimplementasikan perjanjian damai Minsk 2014-15. Republik

Rakyat Donetsk dan Lugansk, bersama dengan dua bekas wilayah Ukraina lainnya, wilayah Kherson dan Zaporozhye, bergabung dengan Rusia setelah referendum pada bulan September.

Crimea melakukan hal yang sama tak lama setelah kudeta tahun 2014 di Kiev.