AS Siap Transfer Aset Rusia yang Disita ke Ukraina

WASHINGTON - Amerika Serikat (AS) akan segera mengirimkan gelombang pertama dana dari properti Rusia yang disita ke Ukraina . Demikian pernyataan kepala gugus tugas sanksi khusus Departemen Kehakiman AS, Andrew Adams.

Adams mengatakan langkah itu harus menginspirasi sekutu AS lainnya untuk melakukan hal yang sama. Ia menegaskan bahwa praktik yang belum pernah terjadi sebelumnya itu tidak hanya mungkin dan diizinkan di bawah hukum internasional, tetapi juga “keharusan” mengingat konflik saat ini.

“Kami juga siap untuk memulai transfer aset yang disita untuk kepentingan Ukraina,” kata Adams di sebuah acara yang diselenggarakan oleh Hudson Institute, sebuah wadah pemikir AS.

“Ini bukan peluru perak, tapi itu sesuatu yang membuat saya berharap,” ucap Adams, menambahkan bahwa jumlah yang relatif kecil itu penting sebagai model bagi mitra asing AS dan untuk membangun preseden hukum ke depan seperti dikutip dari Russia Today, Jumat (20/1/2023).

Sebelumnya, Presiden AS Joe Biden mengusulkan skema itu pada April lalu, dan Adams mengisyaratkan itu sedang dikerjakan pada September, tetapi mengatakan Kongres perlu mengubah beberapa undang-undang untuk membuatnya bekerja.



Ia lantas mengonfirmasi bahwa perubahan itu memang dimasukkan ke dalam RUU pengeluaran omnibus USD1,7 triliun, yang disahkan oleh Kongres AS pada hari-hari terakhir tahun 2022.

"Undang-undang baru itu memberikan kekuatan kepada Departemen Kehakiman AS untuk mengarahkan dana yang hangus ke Departemen Luar Negeri untuk tujuan memberikan bantuan ke Ukraina," ujar Adams.

Sebelumnya menjabat sebagai seorang jaksa federal di Distrik Selatan New York (SDNY), Adams ditunjuk sebagai kepala Satuan Tugas KleptoCapture, sebuah badan penegakan sanksi antarlembaga yang dibentuk pada bulan Maret.

Menurut Hudson Institut, KleptoCapture adalah bagian dari Satuan Tugas Elit, Proksi, dan Oligarki Rusia (REPO) pimpinan AS, yang telah membekukan ratusan miliar dolar aset negara Rusia dan puluhan miliar dolar milik elit terkait Kremlin.

Perampasan aset adalah praktik kontroversial dalam hukum AS. Para pendukung telah membelanya sebagai "alat utama" untuk melemahkan kejahatan terorganisir dan mendanai penegakan hukum, sementara para kritikus menuduhnya sebagai pengawasan keuntungan dan sangat bertentangan dengan hak proses hukum AS.



Adams bersikeras bahwa mengambil aset pejabat, pengusaha, dan entitas Rusia yang disita tanpa pengadilan dimungkinkan dan diizinkan berdasarkan norma dasar proses hukum serta hukum internasional.

Menurut data dari Dewan Atlantik, sebuah think tank yang didanai oleh NATO dan produsen senjata Barat, AS hingga saat ini telah memberikan sanksi kepada 1.097 entitas Rusia dan 1.331 individu. Nilai total aset yang dimiliki AS milik target ini tidak jelas.

Washington dan sekutunya juga telah membekukan aset milik bank sentral Rusia, dengan total sekitar USD300 miliar, tetapi sejauh ini tidak menemukan celah hukum untuk menyita aset tersebut.

"Pembekuan aset dan keuangan Rusia oleh AS dan sekutunya adalah tindakan yang sepenuhnya tidak sah, melanggar standar hukum komersial dan internasional yang dapat diterima secara umum, dan membuktikan kepada seluruh dunia “bahwa mereka adalah pencuri,” kata juru bicara Kementerian Luar Negeri Rusia kata Maria Zakharova minggu lalu.

Dia pun memperingatkan bahwa setiap upaya untuk menyita dana tersebut dan mengalihkannya ke Ukraina akan menjadi pelanggaran hak milik dan akan mendapat tindakan balasan yang "tepat" dari Moskow.