Ekonomi Salah Urus, Korut Dilaporkan Alami Krisis Pangan Terburuk

SEOUL - Korea Utara (Korut) dilaporkan tengah menjalani periode krisis pangan terburuk sejak kelaparan massal yang menghancurkan hampir 30 tahun lalu. Hal itu berdasarkan laporan dari situs pemantau yang berbasis di Amerika Serikat (AS), 38North.

Laporan itu hasil dari menganalisis data dari sumber sejumlah sumber -sumber termasuk Program Pangan Dunia AS, Departemen Pertanian AS dan outlet berita independen Daily NK.

Mengutip salah urus ekonomi, efek pandemi Covid-19, dan kenaikan harga pangan global, laporan tersebut menyimpulkan bahwa keseimbangan biji-bijian bersih Korea Utara telah turun di bawah kebutuhan manusia minimum.

"Ketersediaan makanan kemungkinan jatuh di bawah minimum yang tidak sesuai dengan kebutuhan manusia, dan pada satu metrik, adalah yang terburuk sejak kelaparan negara itu pada 1990-an," bunyi laporan itu seperti dikutip dari UPI, Jumat (20/1/2023).

Situs pemantau 38North diterbitkan oleh badan think tank yang berbasis di Washington The Stimson Center.

Perkiraan korban yang meninggal akibat kelaparan di Korut pada 1990-an sangat bervariasi. Tetapi kelaparan sekitar tahun 1994-1998 - disebut secara halus sebagai "Maret yang sulit" oleh para pemimpin Korut - mungkin telah menewaskan satu juta orang, atau 5% dari populasi pada saat itu.



Data laporan itu menunjukkan bahwa harga jagung melonjak lebih tinggi dari padi, tanaman pokok utama negara itu, setelah penutupan perbatasan akibat Covid-19 pada tahun 2020. Ini menandakan kekurangan makanan rumah tangga yang serius.

Pembatasan transportasi domestik biji -bijian selama pandemi juga memperburuk situasi. Pada awal 2021, harga pangan Korut mulai melambung di atas harga global, tanda kerusakan pasokan.

"Bukti yang disajikan sejauh ini menunjukkan kemunduran yang signifikan dalam kondisi kehidupan dan keadaan darurat kemanusiaan yang kompleks yang berkelanjutan dengan kerawanan pangan pada intinya," kata laporan itu.

Pada bulan April 2021, pemimpin Korut Kim Jong-un kembali menyerukan "Maret yang sulit" untuk mengatasi kesulitan ekonomi yang mendalam yang dihadapi negara itu.

Namun, rezim Kim telah mempercepat program nuklir dan rudalnya dalam beberapa tahun terakhir, mengalihkan sumber daya yang langka ke anggaran pertahanan di tengah memburuknya kerawanan pangan.



Pyongyang menembakkan lebih dari 70 rudal balistik tahun lalu, sebuah langkah yang menciptakan rekor baru, dan Kim baru-baru ini menyerukan "peningkatan eksponensial" dari persenjataan nuklir negara itu.

Minggu ini, parlemen Korut yang hanya menjadi stempel karet negara itu mengumumkan bahwa pengeluaran sektor pertahanan akan tetap menjadi prioritas utama, menyumbang 15,9% dari total anggaran Pyongyang pada tahun 2023.

Laporan 38North menyarankan reformasi ekonomi domestik dan penyelesaian masalah nuklir, yang akan membawa bantuan sanksi dan dimulainya kembali perdagangan dengan Amerika Serikat serta sekutunya, dapat mengurangi krisis.

Bagaimanapun, Pyongyang telah menunjukkan sedikit kecenderungan untuk mengubah arah meskipun penderitaan warganya, bahkan dengan tawaran bantuan kemanusiaan internasional di atas meja.

"Pengaruh diplomatik yang diberikan oleh pemberian bantuan tampaknya rendah," kata laporan itu.

"Korea Utara tampaknya berkomitmen pada postur nuklirnya, dan kurangnya akuntabilitas memungkinkan rezim untuk memprioritaskan tujuan militeristiknya yang sempit sehingga merugikan standar hidup warganya," demikian bunyi laporan itu.