5 Negara yang Dukung Papua Barat Merdeka dari Indonesia

JAKARTA - Ada lima negara di Pasifik yang baik secara diam-diam atau secara terbuka mendukung kelompok separatis Papua Barat untuk merdekakan wilayah itu dari Indonesia.

Kelompok separatis United Liberation Movement for West Papua (ULMP) telah lama berupaya memerdekakan Papua Barat dari Indonesia. Sayap militer mereka sampai saat ini terus mengangkat senjata, mengobarkan teror dan perlawanan terhadap Tentara Nasional Indonesia (TNI) dan Polisi Republik Indonesia (Polri).

Lima negara Pasifik telah menyuarakan dukungan kemerdekaan untuk Papua Barat dengan dalih ada masalah hak asasi manusia (HAM) di sana. Masalah itu telah berkali-kali dijawab para diplomat Indonesia di forum PBB.



Baca Juga: Usik Indonesia, Negara-negara Pasifik Ikut Campur soal Papua Barat

Berikut 5 negara Pasifik yang mendukung Papua Barat merdeka dari Indonesia:

1. Palau

Palau merupakan sebuah negara kepulauan di Pasifik Barat. Mengutip laman East Asia Forum, dukungan Palau telah berkali-kali disuarakan dalam Forum Kepulauan Pasifik.

Bahkan, di Sidang ke-71 Majelis Umum PBB, Palau mengajak dunia untuk bergerak menangani pelanggaran HAM di Papua Barat. Ia juga mendukung hak warga Papua Barat untuk menentukan nasibnya sendiri.

2. Vanuatu

Apabila dibandingkan dengan Palau, Vanuatu lebih vokal dalam mendukung Papua Barat merdeka dari Indonesia. Menurut laporan The Guardian, sejak lama negara kepulauan ini menjadi pendukung hak-hak orang Papua Barat untuk merdeka.

Pada forum PBB, Vanuatu juga kerap menyerang Indonesia terkait masalah HAM di Papua Barat.

3. Kepulauan Solomon

Kepulauan Solomon juga kerap menyinggung isu pelanggaran HAM di Papua Barat. Kendati demikian, negara ini lebih memprioritaskan jalur diplomasi untuk penyelesaian masalah HAM.

4. Kepulauan Marshall

Negara ini menyerukan penyelidikan pelanggaran HAM di Papua Barat. ULMWP, dalam situsnya, memuji intervensi singnifikan yang dilakukan Kepulauan Marshall.

Negara tersebut menyerukan agar rakyat Papua Barat diizinkan untuk menggunakan hak penentuan nasib sendiri. Selain itu, mereka juga menyebut bahwa hak serupa telah dicuri pada 1969 saat penyelenggaraan Act of Free Choice dengan 1.000 orang Papua terpilih.

5. Tuvalu

Perdana Menteri Tuvalu Enele Sopoaga pernah menyerukan penyelidikan terkait pelanggaran HAM terhadap masyarakat Papua Barat dalam Sidang Majelis Umum PBB tahun 2018.

Sama halnya dengan sebagian besar negara Kepulauan Pasifik lainnya, mereka menganggap bahwa keinginan masyarakat Papua Barat yang ingin merdeka dari Indonesia haruslah didukung.