Jepang Akan 'Labeli' China Sebagai Tantangan Strategis
Jum'at, 16 Desember 2022 - 11:36 WIB
Menurut Kyodo News, yang mengutip sumber-sumber pemerintah, dengan strategi barunya, pemerintah Jepang juga mempertimbangkan untuk merevisi pedoman pertahanan yang mengatur kerja sama militernya dengan satu-satunya sekutu perjanjian resminya, Amerika Serikat (AS).
"Mr Kishida dapat mengangkat masalah ini selama kunjungan ke AS yang ingin diselenggarakan oleh pemerintah untuk bulan Januari," kata outlet media Jepang tersebut seperti dikutip dari Strait Times.
Menurut dokumen tersebut, Jepang akan mempertahankan sikap "bertahan secara eksklusif" serta larangan senjata nuklirnya.
Namun demikian, China telah menjelaskan kepada Jepang keberatannya terhadap kata-kata dalam dokumen baru tersebut, dengan mengatakan bahwa Beijing berkomitmen untuk menjaga perdamaian dan stabilitas.
"Pihak Jepang mengabaikan fakta," kata juru bicara Kementerian Luar Negeri China Wang Wenbin pada konferensi pers hari Rabu.
“Membesar-besarkan 'ancaman China' untuk mencari alasan bagi pembangunan militernya pasti akan gagal,” tegasnya.
Kishida telah mengumumkan rencana untuk meningkatkan pengeluaran pertahanan sekitar 60 persen sebesar Rp4,8 kuadriliun selama lima tahun ke depan. Menyusul perselisihan tentang bagaimana mendanai langkah tersebut, Partai Demokrat Liberal yang berkuasa akan menyetujui rencana untuk menaikkan pajak, kata Kyodo News, tetapi akan menghindari penetapan tanggal untuk langkah yang kemungkinan tidak disukai publik.
Sebagai perbandingan, pemerintah Korea Selatan berencana untuk meningkatkan pengeluaran pertahanannya menjadi lebih dari Rp835 triliun per tahun pada tahun 2026. China mengalokasikan sekitar Rp4,5 kuadriliun untuk militernya pada tahun 2021, menurut Institut Penelitian Perdamaian Internasional Stockholm.
Aturan yang mengatur transfer alutsista juga akan ditinjau di bawah strategi tersebut, karena Jepang meluncurkan proyek tiga arah dengan Inggris dan Italia untuk mengembangkan jet tempur siluman generasi berikutnya dan berupaya mendukung industri pertahanan dalam negerinya.
"Mr Kishida dapat mengangkat masalah ini selama kunjungan ke AS yang ingin diselenggarakan oleh pemerintah untuk bulan Januari," kata outlet media Jepang tersebut seperti dikutip dari Strait Times.
Menurut dokumen tersebut, Jepang akan mempertahankan sikap "bertahan secara eksklusif" serta larangan senjata nuklirnya.
Namun demikian, China telah menjelaskan kepada Jepang keberatannya terhadap kata-kata dalam dokumen baru tersebut, dengan mengatakan bahwa Beijing berkomitmen untuk menjaga perdamaian dan stabilitas.
"Pihak Jepang mengabaikan fakta," kata juru bicara Kementerian Luar Negeri China Wang Wenbin pada konferensi pers hari Rabu.
“Membesar-besarkan 'ancaman China' untuk mencari alasan bagi pembangunan militernya pasti akan gagal,” tegasnya.
Kishida telah mengumumkan rencana untuk meningkatkan pengeluaran pertahanan sekitar 60 persen sebesar Rp4,8 kuadriliun selama lima tahun ke depan. Menyusul perselisihan tentang bagaimana mendanai langkah tersebut, Partai Demokrat Liberal yang berkuasa akan menyetujui rencana untuk menaikkan pajak, kata Kyodo News, tetapi akan menghindari penetapan tanggal untuk langkah yang kemungkinan tidak disukai publik.
Sebagai perbandingan, pemerintah Korea Selatan berencana untuk meningkatkan pengeluaran pertahanannya menjadi lebih dari Rp835 triliun per tahun pada tahun 2026. China mengalokasikan sekitar Rp4,5 kuadriliun untuk militernya pada tahun 2021, menurut Institut Penelitian Perdamaian Internasional Stockholm.
Aturan yang mengatur transfer alutsista juga akan ditinjau di bawah strategi tersebut, karena Jepang meluncurkan proyek tiga arah dengan Inggris dan Italia untuk mengembangkan jet tempur siluman generasi berikutnya dan berupaya mendukung industri pertahanan dalam negerinya.
Lihat Juga :
tulis komentar anda