Awasi Langsung Peluncuran ICBM Jenis Baru, Kim Jong-un Tebar Ancaman
Sabtu, 19 November 2022 - 11:17 WIB
Menurut JCS, ICBM itu melaju dengan kecepatan 22 kali kecepatan suara, menambahkan bahwa rinciannya sedang dianalisis oleh otoritas intelijen di Korsel dan AS.
Menyebut peluncuran itu sebagai "provokasi signifikan dan tindakan ancaman serius," JCS memperingatkan Korut telah melanggar resolusi Dewan Keamanan PBB dan mendesaknya untuk segera menghentikannya.
Baca: Jumat Pagi, Korea Utara Luncurkan Rudal Balistik Antarbenua
Sementara itu Perdana Menteri Jepang Fumio Kishida mengatakan kemungkinan rudal itu jatuh Zona Ekonomi Eksklusif (ZEE) Jepang, sekitar 210 kilometer barat pulau Jepang Oshima Oshima, menurut Penjaga Pantai Jepang. Rudal itu tidak terbang di atas Jepang.
“Korea Utara terus melakukan tindakan provokatif dengan frekuensi yang belum pernah terlihat sebelumnya,” kata Kishida kepada wartawan hari Jumat di pertemuan Kerjasama Ekonomi Asia-Pasifik (APEC) di Bangkok, Thailand.
“Saya ingin menyatakan kembali bahwa kami tidak dapat menerima tindakan seperti itu,” sambungnya.
"Pemerintah Jepang akan terus mengumpulkan dan menganalisis informasi dan memberikan pembaruan segera kepada publik, katanya. Sejauh ini, belum ada laporan kerusakan kapal di laut," tambah Kishida.
Menyebut peluncuran itu sebagai "provokasi signifikan dan tindakan ancaman serius," JCS memperingatkan Korut telah melanggar resolusi Dewan Keamanan PBB dan mendesaknya untuk segera menghentikannya.
Baca: Jumat Pagi, Korea Utara Luncurkan Rudal Balistik Antarbenua
Sementara itu Perdana Menteri Jepang Fumio Kishida mengatakan kemungkinan rudal itu jatuh Zona Ekonomi Eksklusif (ZEE) Jepang, sekitar 210 kilometer barat pulau Jepang Oshima Oshima, menurut Penjaga Pantai Jepang. Rudal itu tidak terbang di atas Jepang.
“Korea Utara terus melakukan tindakan provokatif dengan frekuensi yang belum pernah terlihat sebelumnya,” kata Kishida kepada wartawan hari Jumat di pertemuan Kerjasama Ekonomi Asia-Pasifik (APEC) di Bangkok, Thailand.
“Saya ingin menyatakan kembali bahwa kami tidak dapat menerima tindakan seperti itu,” sambungnya.
"Pemerintah Jepang akan terus mengumpulkan dan menganalisis informasi dan memberikan pembaruan segera kepada publik, katanya. Sejauh ini, belum ada laporan kerusakan kapal di laut," tambah Kishida.
Lihat Juga :