Presiden Baru Irak Serukan Pembentukan Pemerintahan yang Kuat
Selasa, 18 Oktober 2022 - 00:30 WIB
Presiden Baru Irak Serukan Pembentukan Pemerintahan yang Kuat. FOTO/Reuters
BAGHDAD - Presiden Irak yang baru terpilih, Abdul Latif Rashid (78), pada Senin (17/10/2022) berjanji akan mengambil alih jabatannya untuk mendukung upaya cepat membentuk pemerintahan baru yang kuat.
“Rakyat Irak mengharapkan pemerintahan baru dapat dibentuk dengan cepat, efisien, dan bersatu,” kata Rashid pada pelantikannya di istana kepresidenan di Baghdad, seperti dikutip dari AFP.
Baca: Akhiri Kebuntuan Politik, Irak Tunjuk Presiden dan PM Baru
Rashid, terpilih pada Kamis (13/10/2022) lalu untuk jabatan seremonial yang sebagian besar diperuntukkan bagi minoritas Kurdi Irak, dengan cepat menunjuk Mohammed Shia Al-Sudani sebagai perdana menteri yang ditunjuk.
Tugas Sudani sekarang adalah membentuk pemerintahan baru yang akan mengakhiri satu tahun kebuntuan politik di negara yang dilanda perang itu sejak pemilihan umum diadakan pada Oktober 2021.
Namun, gerakan ulama Syiah, Moqtada Sadr, saingan Sudani di kubu mayoritas Syiah Irak, Sabtu mengumumkan penolakannya untuk bergabung dengan pemerintah yang dipimpin Sudani. Ini memicu kekhawatiran akan penundaan baru yang biasa terjadi dalam politik multi-pengakuan Irak.
“Rakyat Irak mengharapkan pemerintahan baru dapat dibentuk dengan cepat, efisien, dan bersatu,” kata Rashid pada pelantikannya di istana kepresidenan di Baghdad, seperti dikutip dari AFP.
Baca: Akhiri Kebuntuan Politik, Irak Tunjuk Presiden dan PM Baru
Rashid, terpilih pada Kamis (13/10/2022) lalu untuk jabatan seremonial yang sebagian besar diperuntukkan bagi minoritas Kurdi Irak, dengan cepat menunjuk Mohammed Shia Al-Sudani sebagai perdana menteri yang ditunjuk.
Tugas Sudani sekarang adalah membentuk pemerintahan baru yang akan mengakhiri satu tahun kebuntuan politik di negara yang dilanda perang itu sejak pemilihan umum diadakan pada Oktober 2021.
Namun, gerakan ulama Syiah, Moqtada Sadr, saingan Sudani di kubu mayoritas Syiah Irak, Sabtu mengumumkan penolakannya untuk bergabung dengan pemerintah yang dipimpin Sudani. Ini memicu kekhawatiran akan penundaan baru yang biasa terjadi dalam politik multi-pengakuan Irak.
Lihat Juga :