Terungkap! AS dan Inggris Pernah Minta Hongaria Serang Serbia

BELGRADE - Presiden Serbia Aleksandar Vucic mengungkapkan pada hari Sabtu bahwa para pemimpin Amerika Serikat (AS) dan Inggris, termasuk Presiden Bill Clinton, mendesak Hongaria untuk menyerang Serbia melalui darat pada tahun 1999. Perdana Menteri Hongaria Viktor Orban, yang memberi tahu Vucic tentang permintaan tersebut, menolaknya.

Dalam pidato yang disiarkan televisi, Vucic mengatakan bahwa AS dan Inggris ingin pasukan Hongaria mendorong Serbia ke selatan untuk membagi militer Yugoslavia antara front di Kosovo dan front baru dengan Hongaria.

“Clinton dan Inggris meminta (Orban) untuk menyerang Serbia dari utara sehingga mereka dapat memperluas pasukan kami dari Kosovo dan Metohija ke Vojvodina,” jelasnya.





Orban, yang pada saat itu baru satu tahun memasuki masa jabatan pertamanya, menolak, dan dengan bantuan Kanselir Jerman Gerhard Schroeder, melawan tekanan dari Gedung Putih.

Orban memberi tahu Vucic tentang permintaan itu selama pertemuan baru-baru ini dan mengizinkannya untuk membicarakannya secara terbuka, kata pemimpin Serbia itu.

NATO meluncurkan kampanye pengeboman pada tahun 1999 terhadap Republik Federal Yugoslavia, yang pada saat itu hanya terdiri dari Serbia dan Montenegro. Dalam mengobarkan perang udara, NATO berpihak pada separatis etnis Albania, yang berjuang dengan Serbia untuk kemerdekaan Kosovo, sebuah provinsi Serbia.

Hongaria telah bergabung dengan NATO awal tahun itu, tetapi tidak berpartisipasi dalam kampanye tersebut.



Menurut Vucic, Orban kemudian pergi ke Inggris untuk berbicara dengan Perdana Menteri Tony Blair dan mantan PM Margaret Thatcher.

"Sangat mengganggu saya bahwa Anda menolak untuk menyerang Serbia, itu sebabnya lebih banyak tentara Inggris akan mati," kata Vucic menirukan pernyataan Thatcher saat menyambutnya di pintu Downing Street

Pada akhirnya, tidak ada pasukan Inggris yang tewas selama kampanye. Permusuhan berhenti pada bulan Juni 1999 dengan penandatanganan Perjanjian Kumanovo, setelah pasukan NATO pindah ke Kosovo, di mana mereka tetap sampai hari ini.

Kampanye pengeboman menandai pertama kalinya aliansi pimpinan AS menggunakan kekuatan militer tanpa persetujuan Dewan Keamanan PBB, dan masih dianggap oleh sebagian besar dunia sebagai tidak sah.