Mantan PM Pakistan Imran Khan Hendak Ditangkap, Ratusan Pendukung Berkumpul di Rumahnya
Senin, 22 Agustus 2022 - 16:13 WIB
Ratusan pendukung mantan Perdana Menteri (PM) Pakistan Imran Khan berkumpul pada Senin (22/8/2022) di luar rumahnya di puncak bukit di Islamabad. Foto/twitter
ISLAMABAD - Ratusan pendukung mantan Perdana Menteri (PM) Pakistan Imran Khan berkumpul pada Senin (22/8/2022) di luar rumahnya di puncak bukit di ibu kota, Islamabad.
“Mereka bersumpah mencegah penangkapan Khan atas tuduhan anti-terorisme,” ungkap pejabat partai politiknya.
Langkah itu menyusul kasus polisi yang diajukan terhadap Khan pada Sabtu karena mengancam pejabat pemerintah dalam pidato publik tentang dugaan penyiksaan polisi terhadap salah satu ajudannya dituduh menghasut pemberontakan di militer.
Para pengunjuk rasa meneriakkan slogan-slogan menentang pemerintah Perdana Menteri Shehbaz Sharif, yang mengambil alih setelah penggulingan Khan dalam mosi tidak percaya pada April.
"Jika Imran Khan ditangkap ... kami akan mengambil alih Islamabad," tegas seorang mantan menteri di kabinetnya, Ali Amin Gandapur, di Twitter, saat beberapa pemimpin partai mendesak para pendukungnya mempersiapkan mobilisasi massa.
Mantan rekan menteri lainnya, Murad Saeed, mengatakan kepada saluran televisi domestik bahwa polisi telah mengeluarkan perintah untuk penangkapan Khan.
Namun, polisi Islamabad menolak mengkonfirmasi hal ini. Penggunaan undang-undang anti-terorisme sebagai dasar kasus terhadap para pemimpin politik tidak jarang di Pakistan.
Sebelumnya, pemerintahan Khan juga menggunakannya untuk melawan lawan-lawan dan pengkritiknya.
Laporan polisi pada Sabtu, dilihat Reuters, mengutip komentar Khan bahwa dia “tidak akan mengampuni” kepala kepolisian Islamabad dan seorang hakim wanita atas penangkapan ajudannya.
"Tujuan pidato itu adalah untuk menyebarkan teror di antara polisi dan pengadilan serta mencegah mereka melakukan tugas mereka," ungkap kepolisian dalam laporan itu.
Pakar hukum mengatakan ancaman publik mempertaruhkan nyawa para pejabat, dan sebenarnya sama dengan mengancam negara, sehingga tuduhan anti-terorisme berlaku.
Militer juga menjadi sasaran Khan, yang mengatakan militer tidak membantunya menangkal konspirasi Amerika Serikat (AS) yang menggulingkannya. Tuduhan itu dibantah Washington.
Militer yang telah memerintah secara langsung selama lebih dari tiga dekade dalam 75 tahun sejarah Pakistan, telah menolak klaim Khan. Militer juga membantah ikut campur dalam politik.
Regulator media elektronik Pakistan telah melarang transmisi langsung pidato Khan karena dianggap sebagai tindakan menghasut.
“Mereka bersumpah mencegah penangkapan Khan atas tuduhan anti-terorisme,” ungkap pejabat partai politiknya.
Langkah itu menyusul kasus polisi yang diajukan terhadap Khan pada Sabtu karena mengancam pejabat pemerintah dalam pidato publik tentang dugaan penyiksaan polisi terhadap salah satu ajudannya dituduh menghasut pemberontakan di militer.
Para pengunjuk rasa meneriakkan slogan-slogan menentang pemerintah Perdana Menteri Shehbaz Sharif, yang mengambil alih setelah penggulingan Khan dalam mosi tidak percaya pada April.
"Jika Imran Khan ditangkap ... kami akan mengambil alih Islamabad," tegas seorang mantan menteri di kabinetnya, Ali Amin Gandapur, di Twitter, saat beberapa pemimpin partai mendesak para pendukungnya mempersiapkan mobilisasi massa.
Mantan rekan menteri lainnya, Murad Saeed, mengatakan kepada saluran televisi domestik bahwa polisi telah mengeluarkan perintah untuk penangkapan Khan.
Namun, polisi Islamabad menolak mengkonfirmasi hal ini. Penggunaan undang-undang anti-terorisme sebagai dasar kasus terhadap para pemimpin politik tidak jarang di Pakistan.
Sebelumnya, pemerintahan Khan juga menggunakannya untuk melawan lawan-lawan dan pengkritiknya.
Laporan polisi pada Sabtu, dilihat Reuters, mengutip komentar Khan bahwa dia “tidak akan mengampuni” kepala kepolisian Islamabad dan seorang hakim wanita atas penangkapan ajudannya.
"Tujuan pidato itu adalah untuk menyebarkan teror di antara polisi dan pengadilan serta mencegah mereka melakukan tugas mereka," ungkap kepolisian dalam laporan itu.
Pakar hukum mengatakan ancaman publik mempertaruhkan nyawa para pejabat, dan sebenarnya sama dengan mengancam negara, sehingga tuduhan anti-terorisme berlaku.
Militer juga menjadi sasaran Khan, yang mengatakan militer tidak membantunya menangkal konspirasi Amerika Serikat (AS) yang menggulingkannya. Tuduhan itu dibantah Washington.
Militer yang telah memerintah secara langsung selama lebih dari tiga dekade dalam 75 tahun sejarah Pakistan, telah menolak klaim Khan. Militer juga membantah ikut campur dalam politik.
Regulator media elektronik Pakistan telah melarang transmisi langsung pidato Khan karena dianggap sebagai tindakan menghasut.
(sya)
tulis komentar anda