India Bantah Laporan Spekulatif Soal Pengiriman Pasukan ke Sri Lanka

Sri Lanka menghadapi krisis ekonomi terburuk sejak memperoleh kemerdekaan pada tahun 1948 dan telah menderita selama berbulan-bulan kekurangan makanan dan bahan bakar yang memaksa sekolah-sekolah ditutup. Negara ini telah mengalami rekor inflasi, mencapai 54,6 persen pada bulan Juni.

Protes nasional yang beriak di tengah kehancuran mencapai ketinggian baru pada 9 Juli, ketika ribuan orang berbaris ke Kolombo dan ratusan pengunjuk rasa menyerbu rumah presiden serta perdana menteri dalam kemarahan atas krisis ekonomi, memaksa kepemimpinan negara untuk mengumumkan pengunduran diri mereka.

Ketika gejolak politik dan ekonomi berlanjut, Jehan Perera, Direktur Eksekutif Dewan Perdamaian Nasional Sri Lanka, mengatakan bahwa India harus membantu memastikan bahwa hak demokratik untuk protes dihormati.



“India harus terus mendukung Sri Lanka secara ekonomi seperti yang telah dilakukan dengan sangat murah hati,” kata Perera kepada Arab News. “Ini harus memastikan bahwa hak-hak demokrasi rakyat dihormati termasuk hak untuk memprotes pemerintah yang gagal,” lanjutnya.

Perera menambahkan bahwa peristiwa di Sri Lanka harus menjadi peringatan bagi tetangga negara pulau itu. “Sri Lanka memberikan peringatan dini kepada negara-negara tetangga dan dunia tentang perlunya akuntabilitas dan checks and balances dalam pemerintahan.”