Diduga Persenjatai Aegean, Erdogan Ancam Yunani: Saya Tidak Bercanda!
Jum'at, 10 Juni 2022 - 08:26 WIB
Presiden Turki Recep Tayyip Erdogan. Foto/REUTERS
ANKARA - Presiden Turki Recep Tayyip Erdogan mengeluarkan peringatan kepada Yunani atas tuduhan bahwa Athena memiliterisasi pulau-pulau Laut Aegean bagian timur.
Erdogan mengancam menanggapi jika kebijakan Yunani itu berlanjut. Kedua anggota NATO secara rutin bentrok karena beragam masalah terkait perbatasan.
Athena menuduh Ankara membantu migran ilegal untuk menyeberang ke wilayah Yunani hingga perselisihan tentang eksplorasi minyak dan gas Turki di perairan Siprus yang disengketakan.
Kepulauan Laut Aegean bagian timur dipindahkan ke Yunani dari Italia setelah berakhirnya Perang Dunia Kedua di bawah Perjanjian Paris 1947.
Di samping Perjanjian Perdamaian Lausanne 1923, Perjanjian Paris berisi jaminan bahwa Kepulauan Dodecanese, yang terletak dekat dengan pantai Turki, akan tetap demiliterisasi.
“Kami memperingatkan Yunani untuk menjauh dari mimpi dan tindakan yang akan disesalinya, dan untuk sadar. Turki tidak akan menyerah pada haknya di Aegean, dengan cara yang sama bahwa Ankara tidak akan mundur dari menggunakan haknya. Berasal dari perjanjian internasional. Saya tidak bercanda, saya berbicara serius. Bangsa ini bertekad," ancam Erdogan.
Ankara menegaskan bahwa Yunani melanggar perjanjian internasional dengan melanjutkan penyebaran senjata ke pulau-pulau itu.
Athena, bagaimanapun, tidak setuju dan mengklaim Turki sengaja salah menafsirkan perjanjian bersama.
Yunani menyatakan bahwa kegiatannya merupakan tanggapan terhadap ancaman perang konstan dari Turki, dan Yunani hanya membela diri menyusul dugaan permusuhan dari Ankara.
Juru bicara pemerintah Yunani Giannis Oikonomou menyatakan Athena menanggapi "provokasi" Turki dengan tenang dan dengan "tekad".
“Jelas bagi semua orang bahwa negara kita telah meningkatkan jejak geostrategis dan geopolitiknya serta daya tangkalnya untuk dapat setiap saat mempertahankan kedaulatan dan hak berdaulat nasionalnya,” ungkap dia.
Perselisihan status Kepulauan Dodecanese bukan satu-satunya masalah antara anggota NATO Yunani dan Turki.
Beberapa tahun lalu, keduanya berselisih mengenai langkah Ankara untuk memulai eksplorasi minyak dan gas serpih di lepas pantai Siprus meskipun ada protes, tidak hanya dari Athena tetapi juga sekutu NATO lainnya, yang mengecam perilaku Turki.
Ankara menolak protes dan melanjutkan eksplorasi, mengklaim memiliki hak melakukannya berdasarkan klaim teritorial satelit de-facto-nya, Republik Turki Siprus Utara, di mana lokasi itu terus menampung banyak pangkalan militer.
Erdogan mengancam menanggapi jika kebijakan Yunani itu berlanjut. Kedua anggota NATO secara rutin bentrok karena beragam masalah terkait perbatasan.
Athena menuduh Ankara membantu migran ilegal untuk menyeberang ke wilayah Yunani hingga perselisihan tentang eksplorasi minyak dan gas Turki di perairan Siprus yang disengketakan.
Kepulauan Laut Aegean bagian timur dipindahkan ke Yunani dari Italia setelah berakhirnya Perang Dunia Kedua di bawah Perjanjian Paris 1947.
Di samping Perjanjian Perdamaian Lausanne 1923, Perjanjian Paris berisi jaminan bahwa Kepulauan Dodecanese, yang terletak dekat dengan pantai Turki, akan tetap demiliterisasi.
“Kami memperingatkan Yunani untuk menjauh dari mimpi dan tindakan yang akan disesalinya, dan untuk sadar. Turki tidak akan menyerah pada haknya di Aegean, dengan cara yang sama bahwa Ankara tidak akan mundur dari menggunakan haknya. Berasal dari perjanjian internasional. Saya tidak bercanda, saya berbicara serius. Bangsa ini bertekad," ancam Erdogan.
Ankara menegaskan bahwa Yunani melanggar perjanjian internasional dengan melanjutkan penyebaran senjata ke pulau-pulau itu.
Athena, bagaimanapun, tidak setuju dan mengklaim Turki sengaja salah menafsirkan perjanjian bersama.
Yunani menyatakan bahwa kegiatannya merupakan tanggapan terhadap ancaman perang konstan dari Turki, dan Yunani hanya membela diri menyusul dugaan permusuhan dari Ankara.
Juru bicara pemerintah Yunani Giannis Oikonomou menyatakan Athena menanggapi "provokasi" Turki dengan tenang dan dengan "tekad".
“Jelas bagi semua orang bahwa negara kita telah meningkatkan jejak geostrategis dan geopolitiknya serta daya tangkalnya untuk dapat setiap saat mempertahankan kedaulatan dan hak berdaulat nasionalnya,” ungkap dia.
Perselisihan status Kepulauan Dodecanese bukan satu-satunya masalah antara anggota NATO Yunani dan Turki.
Beberapa tahun lalu, keduanya berselisih mengenai langkah Ankara untuk memulai eksplorasi minyak dan gas serpih di lepas pantai Siprus meskipun ada protes, tidak hanya dari Athena tetapi juga sekutu NATO lainnya, yang mengecam perilaku Turki.
Ankara menolak protes dan melanjutkan eksplorasi, mengklaim memiliki hak melakukannya berdasarkan klaim teritorial satelit de-facto-nya, Republik Turki Siprus Utara, di mana lokasi itu terus menampung banyak pangkalan militer.
(sya)
tulis komentar anda